News Update

OJK Ungkap Perkembangan Spin Off UUS Perusahaan Multifinance

Poin Penting

  • OJK memantau hasil audit laporan keuangan 2025 UUS multifinance yang telah memenuhi kriteria wajib spin off.
  • Kewajiban spin off UUS diatur dalam POJK 46/2024, dengan syarat modal inti minimal Rp100 miliar dan aset UUS mencapai 50% dari induk.
  • Spin off UUS diharapkan memperkuat kelembagaan dan mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah secara berkelanjutan.

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perkembangan teranyar terkait rencana spin off Unit Usaha Syariah (UUS) pada perusahaan pembiayaan (multifinance). 

Diketahui, perusahaan multifinance yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti modal inti dan total aset berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diaudit, diwajibkan melakukan spin off UUS.

“Saat ini, terhadap UUS yang telah memenuhi kriteria tersebut masih dilakukan pemantauan atas hasil audit laporan keuangan tahun 2025,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, dalam keterangannya, dikutip Kamis, 15 Januari 2026.

Baca juga: OJK Wanti-wanti Jual Beli STNK Only, Dinilai Ancam Industri Multifinance

Agusman menjelaskan kewajiban spin off UUS diatur dalam POJK Nomor 46 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut, UUS wajib dipisahkan apabila memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria tersebut meliputi modal inti UUS paling sedikit Rp100 miliar. Selain itu, nilai aset UUS telah mencapai minimal 50 persen dari total aset perusahaan pembiayaan induk, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Baca juga: Total Pembiayaan Multifinance Terdampak Bencana Sumatra Tembus Rp807,70 Miliar

Ke depan, kata dia, pelaksanaan spin off UUS diharapkan mampu memperkuat kelembagaan dan meningkatkan fokus pembiayaan berbasis syariah di sektor multifinance.

“Ke depan, pelaksanaan spin off diharapkan dapat memperkuat kelembagaan, meningkatkan fokus pembiayaan berbasis syariah, serta mendorong pertumbuhan dan kontribusi industri pembiayaan syariah secara berkelanjutan,” tandasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

OJK Ungkap Alasan Banyak Cabut Izin Usaha BPR dan BPRS

Poin Penting OJK mencabut izin BPR/BPRS terutama karena kasus fraud serta lemahnya tata kelola dan… Read More

7 mins ago

IHSG Sesi I Hijau di 9.046, Sempat Cetak ATH Baru

Poin Penting IHSG menguat tipis 0,16% pada sesi I perdagangan Kamis (15/1) ke level 9.046,83… Read More

42 mins ago

Konsumsi Diproyeksi Pulih 2026, Bank Mandiri Ungkap Faktor Pendorongnya

Poin Penting Bank Mandiri memprediksi konsumsi masyarakat mulai pulih pada 2026, didorong stimulus pemerintah serta… Read More

56 mins ago

Cek Rekening! BRI Cairkan Dividen Interim Rp20,6 Triliun Hari Ini

Poin Penting BRI membagikan dividen interim Rp20,6 triliun atau setara Rp137 per saham untuk Tahun… Read More

2 hours ago

Kasus “Sritex” Yuddy Renaldi dan Direksi BPD, Ketika Prosedur Dikriminalisasi, Bankir “Diberangus”

Oleh Tim Infobank KASUS yang menjerat Yuddy Renaldi, Direktur Utama (Dirut) Bank BJB di Pengadilan… Read More

2 hours ago

OJK Terbitkan Aturan Penilaian Tingkat Kesehatan Sektor PPDP, Ini Poin-poinnya

Poin Penting OJK terbitkan POJK 33/2025 untuk menyempurnakan kerangka penilaian tingkat kesehatan sektor perasuransian, penjaminan,… Read More

3 hours ago