Presiden Jokowi; Pantau kasus Setya Novanto. (Foto: Budi Urtadi)
Bali–Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untum meluncurkan papan perdagangan khusus emiten level usaha kecil menegah (UKM), di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal I-2016 telah dimundurkan. Pasalnya, ada beberapa peraturan yang masih harus disesuaikan.
“Papan pengembangan untuk UKM mungkin targetnya agak mundur sedikit karena kuartal I harusnya bisa, tapi kelihatannya memerlukan waktu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad di Nusa Dua, Bali, Jumat, 22 Januari 2016.
Muliaman mengatakan, peraturan yang masih harus disesuaikan yakni terkait ketentuan Undang-undang (UU) Pasar Modal, syarat perusahaan yang go public berbadan hukum Perusahaan Terbatas (PT) sehingga UKM yang masih berbadan hukum CV belum bisa mewujudkan rencana Innitial Public Offering (IPO).
Dalam ketentuan UU tersebut, bagi perusahaan yang ingin melakukan IPO harus mempunyai modal sebesar Rp100 miliar dengan jumlah penawaran maksimal Rp40 miliar. Nominal tersebut dianggap tidak cocok dengan kemampuan UKM sehingga diusulkan syarat modalnya hanya sebesar Rp5 miliar. Namun usulan tersebut masih dibicarakan.
“Tapi komitmen tetap, kita akan membuka akses kepada UKM atau menciptakan market friendly bagi UKM. Mungkin Juni ya,” pungkasnya. (*) Dwitya Putra
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More
Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More