OJK Tindak Lanjuti Aturan Pajak Transaksi Repo

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi empat bank besar nasional atas komitmennya dalam mengembangkan pasar Repo di Indonesia. Hal ini sejalan dengan telah duluncurkannya Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia).

Adapun keempat bank tersebut adalah, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida berharap, agar langkah keempat bank tersebut akan diikuti juga oleh lembaga jasa keuangan lainnya.

Peluncuran GMRA Indonesia ini, mengacu pada peraturan OJK No.09/POJK.04/2015 tentang pedoman transaksi Repo bagi lembaga jasa keuangan dan surat edaran OJK no.33/SEOJK.04/2015. GMRA Indonesia disusun dengan mengadopsi standar perjanjian GMRA yang diterbitkan oleh International Captal Market Association (ICMA)

“Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan mendukung terbitnya standar Transaksi Repo di Indonesia,” ujar Nurhaida di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 29 Januari 2016.

Menurutnya, terkait dengan implementasi GMRA Indonesia, masih terdapat hal-hal yang akan ditindak lanjuti oleh OJK, diantaranya adalah perpajakan Transaksi Repo. Pada bulan Desember 2015, OJK telah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian mengenai permintaan pengaturan pajak Transaksi Repo.

“Surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan kick-off meeting pembahasan oleh staf ahli menteri bidang jasa keaungan pada pertengahan Januari 2016 dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di level teknis bersama OJK, BKF, dan DJP,” ucapnya.

Terkait standar akuntansi Transaksi Repo, juga telah dilakukan tindak lanjut pembahasan dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan pengawas sektor jasa keuangan. “Ke depan, akan dilihat kemungkinan menerbitkan standar akuntansi khusus mengenai pencatatan Transaksi Repo,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa masih perlu ada tindak lanjut terkait pembentukan market standart atas Transaksi Repo baik repo surat utang maupun repo ekuitas. “Kami mengharapkan peran aktif dari asosiasi di sektor jasa keuangan dalam pembentukan standar ini,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra