Keuangan

OJK Terus Dukung Implementasi ESG di Sektor Jasa Keuangan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor jasa keuangan, di mana telah diatur dalam POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, sektor keuangan terpantau semakin menggalakan prinsip ESG dengan ditunjukkan oleh semakin banyaknya produk atau instrumen maupun layanan keuangan guna mendukung transisi hijau, baik di sektor perbankan, IKNB, dan pasar modal.

“Di pasar modal investor semakin sadar untuk memilih berinvestasi din instrumen hijau dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukan dengan maraknya indeks ESG di bursa nasional, contohnya indeks Sri Kehati, IDX LQ45 local brand leader, dan IDX ESG Leaders,” ujar Mahendra dalam Konferensi Pers, Jumat, 5 Mei 2023.

Baca juga:OJK Siap Uji Coba Perdagangan Bursa Karbon Tahun Ini

Selain itu, OJK juga telah menindaklanjuti terbitnya taksonomi hijau Indoesia pada tahun lalu, OJK melakukan pilot projek implementasi taksonomi hijau secara bertahap untuk bank-bank besar di Indonesia.

“Dan pilot projek tersebut diharapkan dapat dorong pemahaman industri jasa keuangan terhadap taksonomi hijau serta meningkatkan fungsi intemrediasi sektor jasa keuangan yang tidak hanya untuk membiayai projek hijau, namun juga untuk mendanai transisi untuk sektor hasilkan emisi karbon tinggi menjadi ramah lingkungan,” jelasnya. 

Ke depan, pilot projek tersebut akan diperluas untuk melibatkan institusi perbankan lainnya, dimana saat ini masih dibatasi dari beberapa bank sebagai pilot projek. Eksposure sektor jasa keuangan pembiayaan hijau terus kami dorong untuk lebih ekspansif.

Seperti diketahui, hingga akhir 2022, Green Bond telah terbit di pasar domestik Rp15,4 triliun. Dalam kerangka blendded finance flatform SDG Indonesia one telah menghimpun komitmen pendanaan dan fasilitas lainnya sebesar Rp3,26 miliar dolar per Maret 2023, yang juga melibatkan paritispasi institusi perbankan.

Berkaitan dengan besaran kredit yang sudah dialokasikan kepada pembiayaan hijau secara total besaran Rp728,9 triliun. Secara rinci, sebesar Rp541,9 triliun terkait dengan portofolio besar dan Rp186,9 triliun terkait dengan porotoflio UMKM.

Baca juga: Simak! Ini Isi Aturan Penyesuaian POJK Produk PAYDI

Sementara itu, secara khsusus terkait dengan program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan hijau, untuk protofoliuo kredit terkait dengan mobil listrik atau EV telah dialokasikan sebesar Rp1,28 triliun. Sedangkan, untuk alokasi bagi kegiatan energi terbarukan besarannya Rp28,9 triliun. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Hana Bank: Transisi Pemerintahan Baru akan Mengguncang Ekonomi RI

Jakarta - Direktur Utama Hana Bank, Jong Jin Park mengungkapkan, transisi pemerintahan baru akan memberikan dampak besar… Read More

6 hours ago

Perkuat GCG, BTN Gandeng JAMDATUN Kejaksaan RI Dalam Penanganan Masalah Hukum

Direktur Utama BTN, Nixon L.P Napitupulu memberikan sambutan saat acara kerja sama antara BTN dengan… Read More

6 hours ago

Pembayaran Contactless Global Naik 80 Persen: Indonesia Harus Segera Beradaptasi

Bali - Mehdi Elhoussine, Managing Director Idemia mengungkapkan, volume pembayaran contactless (tap to pay) di… Read More

6 hours ago

Pluang Rilis Opsi Saham AS: Inovasi Investasi untuk RI

Jakarta - Pluang sebagai platform investasi dan perdagangan multi-aset, mengumumkan peluncuran perdagangan opsi saham Amerika… Read More

7 hours ago

Sritex Pailit, Kemnaker Minta Jangan Buru-buru PHK Karyawannya

Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro… Read More

8 hours ago

Soal Rencana Prabowo Putihkan Utang Nelayan dan Petani, Begini Kata Bank Mandiri

Jakarta – Bank Mandiri sebagai salah satu bank pelat merah menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pemutihan… Read More

8 hours ago