Keuangan

OJK Tekankan Tiga Fokus Utama dalam Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pengawasan terhadap industri asuransi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menyoroti tiga aspek utama yang menjadi perhatian regulator dalam memastikan kesehatan industri asuransi.

Iwan menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus menetapkan premi yang cukup untuk mengakomodasi risiko, biaya variabel, serta operasional, sambil tetap menyisakan margin keuntungan agar bisnis dapat berkelanjutan.

“Kami ingin mendorong supaya perusahaan asuransi bisa memastikan bahwa premi yang dikenakan kepada nasabah itu cukup. Cukup untuk meng-cover risiko, cukup untuk memenuhi biaya variabel, dan cukup untuk memenuhi biaya operasional,” ujarnya dalam acara Webinar Kupasi, Kamis, 30 Januari 2025.

Baca juga: Anggaran MBG Ditambah jadi Rp171 T, Sri Mulyani Minta BI dan OJK Lakukan Hal Ini

Selain kecukupan premi, OJK juga menekankan pentingnya pembentukan cadangan yang cukup guna mengantisipasi potensi klaim di masa depan.

“Cadangan premi ini merupakan representasi dari potensi klaim yang mungkin muncul di masa yang akan datang selama masa pertanggungan,” tuturnya.

Aspek ketiga yang disoroti OJK adalah pentingnya kebijakan investasi yang sesuai dengan karakteristik kewajiban perusahaan asuransi.

“Kami juga mendorong perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa mereka punya kebijakan investasi yang sesuai dengan karakteristik dari kewajibannya. Jadi memastikan sesuai durasinya, memastikan likuiditasnya, dan memastikan kualitas dari aset yang digunakan,” tambah Iwan.

Baca juga: OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di 2024, Ini Buktinya

Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa bisnis asuransi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sebuah ekosistem.

Menurutnya, keberlanjutan industri ini juga dipengaruhi oleh struktur organisasi perusahaan, kepemilikan, serta kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya.

“Di dalam melaksanakan bisnis ini, perusahaan asuransi harus memperhatikan bentuk organisasinya. Jadi siapa yang menjadi kontroler dan holder-nya, siapa BOD, BOC, dan juga bagaimana mereka mempekerjakan tenaga yang dibutuhkan,” pungkasnya. (*) Alfi Salima Puteri

Yulian Saputra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

15 mins ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

1 hour ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

4 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

5 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

5 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

7 hours ago