OJK Tegaskan Implementasi Demutualisasi BEI Masih Tunggu PP

Poin Penting

  • OJK menegaskan pelaksanaan demutualisasi bursa efek baru dapat dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana undang-undang
  • PP akan menjadi dasar utama dalam penyusunan skema, mekanisme, serta tahapan demutualisasi, dan seluruh kebijakan OJK akan diselaraskan dengan ketentuan tersebut
  • Demutualisasi BEI—dari lembaga mutual menjadi perseroan terbatas yang sahamnya dapat dimiliki publik—dinilai mampu meningkatkan daya saing global pasar modal Indonesia.

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pelaksanaan demutualisasi bursa efek masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan mandat demutualisasi bursa efek telah diatur dalam undang-undang, namun implementasinya baru dapat dilakukan setelah pemerintah menerbitkan PP terkait.

“Mandat dan amanah undang-undang itu mengharuskan adanya peraturan pelaksanaan, yang dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah,” ujar Hasan dikutip 3 Februari 2026.

Baca juga: Demutualisasi Bursa dan Krisis Akuntabilitas Hukum

Menurut Hasan, keberadaan PP tersebut akan menjadi landasan utama dalam merumuskan skema, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan demutualisasi bursa efek ke depan.

OJK, kata dia, akan menyesuaikan seluruh langkah kebijakan dengan ketentuan yang diatur dalam PP dimaksud.

“Sesuai dengan mandat di undang-undang dan kemudian mekanisme yang dilakukan sesuai dengan PP tadi baru akan melihat langkah dan upaya pelaksanaan dari pengaturan yang ada terkait dengan demutualisasi dari bursa efek,” imbuhnya.

Demutualisasi bursa efek merupakan transformasi ataupun perubahan struktur lembaga dari BEI dari semula bentuknya mutual dimiliki oleh anggota atau perusahaan efek menjadi perseroan terbatas yang kemudian dapat dimiliki oleh publik sahamnya.

Baca juga: Bos Danantara Sebut Demutualisasi BEI Buka Pintu Investor Global

Demutualiasi BEI dinilai dapat meningkatkan daya saing global dari pasar modal Indonesia.

Selain itu, OJK turut memberikan masukan, pandangan, dan melakukan interaksi yang intensif dalam proses penyusunan PP tersebut dan menyambut baik proses pematangan dari konsep demutualisasi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

KB Bank Cetak Wirausaha Muda Berkelanjutan melalui GenKBiz Yogyakarta

Poin Penting KB Bank melalui GenKBiz Yogyakarta mendukung wirausaha muda berbasis ESG dengan program inkubasi… Read More

5 mins ago

OJK Naikkan Free Float Jadi 15 Persen, CIMB Niaga Siap Ikuti Regulasi

Poin Penting OJK berencana menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari saat… Read More

15 mins ago

Dorongan Konsolidasi Menguat, Bank KBMI 1 Masih Bertaji

Poin Penting KBMI 1 mencakup 59 bank atau 56 persen bank umum nasional. Meski aset… Read More

33 mins ago

Resmi Jadi Persero, BSI Perkuat Peran Sebagai Bank Emas

Poin Penting BSI resmi berstatus Persero sejak 23 Januari 2026 dan menegaskan fokus penguatan bisnis… Read More

45 mins ago

Bursa Kripto CFX Pangkas Biaya Transaksi 50 Persen Demi Daya Saing Industri

Poin Penting CFX pangkas biaya transaksi hingga 50% untuk meningkatkan daya saing kripto nasional. Biaya… Read More

45 mins ago

Jeffrey Hendrik Resmi Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI

Poin Penting Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Pjs Dirut BEI, menggantikan Iman Rachman, namun peresmiannya masih… Read More

2 hours ago