Poin Penting
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons maraknya indikasi proyek fiktif yang melibatkan sejumlah platform fintech lending atau pinjaman daring (pindar).
OJK menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran serius yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa setiap praktik yang mengarah pada penipuan akan ditindak tegas.
“Kalau semuanya terkait dengan fraud, tentu saja kita proses dengan penegak hukum. Itu adalah perbuatan tercela di sektor keuangan,” ujar Agusman dalam wawancara cegat usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kamis, 5 Februari 2026.
Baca juga: OJK Rilis Daftar Pindar Legal Terbaru, Simak Sebelum Ajukan Pinjaman
Agusman menekankan bahwa industri jasa keuangan harus dijalankan dengan prinsip integritas dan kepercayaan. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis proyek fiktif atau manipulatif tidak dapat ditoleransi.
“Sektor keuangan harus berintegritas, diisi oleh orang-orang yang jujur dan terpercaya. Sehingga, tidak boleh itu melakukan yang fiktif atau manipulatif,” tegasnya.
Terkait kasus fintech lending yang mengalami gagal bayar, OJK meminta adanya penguatan menyeluruh, terutama dari sisi tata kelola dan manajemen risiko. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pengembalian dana pemberi pinjaman (lender) sesuai perjanjian..
Selain itu, OJK menekankan pentingnya memastikan proyek yang dibiayai benar-benar riil dan memiliki fundamental usaha yang kuat guna meminimalkan risiko gagal bayar.
Baca juga: Penyidikan Tuntas, OJK Serahkan Tersangka Kasus Pindar Crowde ke Kejari Jaksel
Di tengah tantangan tersebut, OJK tetap optimistis pembiayaan di sektor multifinance dapat tumbuh di kisaran 6-8 persen. Proyeksi ini disampaikan meski penjualan kendaraan bermotor tercatat menurun hingga akhir tahun.
Optimisme tersebut didukung oleh kebijakan dan paket regulasi yang telah diterbitkan OJK, termasuk relaksasi uang muka atau down payment (DP) pembelian kendaraan bermotor.
“Kita kan memberikan beberapa paket regulasi kemarin semisal uang muka untuk motor dan mobil agar lebih mudah diakses masyarakat. Kemudian untuk UMKM dan seterusnya ” jelasnya.
Agusman menambahkan, tantangan utama perusahaan multifinance saat ini adalah menemukan proyek dan segmen pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
OJK telah membuka ruang melalui regulasi yang lebih fleksibel agar pelaku industri dapat memanfaatkannya secara optimal.
“Dengan OJK kasih kesempatan lewat regulasi tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More