Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 (UU PPSK), terdapat peran baru yang akan dilaksanakan oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) salah satunya melakukan penawaran umum di bursa efek (IPO).
Dewan Komisioner Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan, pembuatan POJK yang mengatur IPO BPR dan BPRS sedang dipersiapkan dan pihaknya terus berkonsolidasi bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi terkait hal tersebut.
“Kelanjutan pembuatan POJK yang mengatur IPO BPR dan BPRS, ini juga pasti sedang kita dalami,” kata Dian dalam RDK OJK, Senin, 27 Februari 2023.
Namun, Dian menyatakan bahwa tidak semua BPR dan BPRS dapat melakukan listing di pasar modal. Harus dilihat terlebih dahulu dari aspek prudential regulation, permodalan, dan profitabilitasnya apakah BPR dan BPRS tersebut dapat memenuhi persyaratan nantinya.
“Listing tidak sederhana tentu saja kita harus nanti melihat bagaimana kekuatan BPR atau BPRS itu, kalau kita misalnya listing di pasar modal itu harus juga memperhatikan kepentingan investor jangan sampai kemudian malah investor itu dirugikan dengan listingnya BPR-BPR ini,” ungkapnya.
Selain itu, OJK juga akan melakukan konsolidasi BPR-BPRS dan membentuk holding group dengan kepemilikan sama. Saat ini, Dian menyebutkan OJK sudah mulai melaksanakan hal tersebut.
“Merger ini masih akan terus berlanjut jadi memang sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan bahwa supaya lebih manageable memang BPR-BPRS akan terus kita konsolidasi,” jelasnya.
Dia optimis, dalam lima tahun kedepan BPR-BPRS yang berjumlah 1.600 akan menjadi 1.000. Meski begitu, ia menegaskan proses konsolidasi melalui merger dan akusisi ini jika BPR-BPRS yang sudah tidak bagus akan tetap diselesaikan dengan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Intinya adalah bahwa kita akan mengurangi jumlah BPR secara signifikan untuk untuk memperkuat struktur pasar BPR ini sedemikian rupa permodalannya dan juga kontribusi ekonominya pada masyarakat lokal khususnya. ini akan terus kita laksanakan seperti itu,” tegasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting THR menjadi momentum menata keuangan, mulai dari kewajiban, utang, tabungan, hingga perlindungan finansial.… Read More
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More