Lantai bursa ; Revisi target IPO. (Foto: Erman)
Melihat situasi seperti ini, OJK menyarankan perlu ada penyesuaian target. Berapa target yang dikehendaki OJK untuk IPO tahun ini? Dwitya Putra
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui jika pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyampaikan keinginan untuk merevisi target jumlah pencatatan saham perdana lewat mekanisme initial publik offering (IPO) tahun ini. Perubahan target ini dilakukan terkait kondisi ekonomi yang belum menentu.
”Melihat situasi yang tidak baik, tidak hanya Indonesia, target itu perlu disesuaikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), karena Indonesia mengalami tekanan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, di BEI, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2015.
Tekanan ekonomi sendiri menurut Nurhaida, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di negara Asia yang lainnya. Bahkan, situasi di Asia lebih parah bila dibanding dengan Indonesia. “Tetapi intinya karena ada tekanan perekonomian kita, sehingga perlu penyesuaian. Karena penyesuaian itu dilakukan mengacu pada pengajuan anggaran dan target setiap tahunnya,” ungkap dia.
Dengan keadaan yang ada, OJK mempersilakan bursa untuk merivisi target calon emiten. Semua itu diserahkan langsung ke bursa untuk menentukan jumlah emiten tersebut di tahun ini.”Kami serahkan langsung target emiten tersebut ke bursa,” tutup dia.
Seperti diketahui, sebelumnya, BEI menyampaikan akan merevisi target perusahaan yang melantai di pasar modal menjadi 21-22 emiten di tahun ini, angka itu lebih rendah dari target awal tahun yang mencapai 32 emiten. Namun revisi ini ungkap pihak BEI masih tergantung persetujuan dari pihak OJK. (*)
Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More
Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More
Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More
Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More