Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengaku, sampai saat ini sebanyak 35 bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) telah direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM Braman Setyo mengatakan, ke-35 bank/nonbank yang direkomendasikan oleh OJK tersebut, akan mengikuti beberapa tahapan untuk bisa menjadi penyalur KUR.
Diantaranya, kata dia, yaitu mendapat rekomendasi OJK, membangun Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan Kemenkeu, membangun sistem informasi dengan perusahaan penjamin, dan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.
Menurutnya, dari 35 bank/nonbank itu, sebanyak 15 bank telah membangun online system dengan SIKP dan mendapat rekomendasi dari Kemenkeu untuk menjadi bank penyalur KUR. Sisanya, sebanyak 20 bank dan LKBB sedang dalam proses membangun online system dengan SIKP yang terdapat di Kemekeu.
“Penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai titik awal bagi bank penyalur untuk menyalurkan KUR. Dengan bertambahnya bank penyalur, diharapkan akan mempercepat realisasi penyaluran KUR tahun ini,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 10 Mei 2016.
Sementara itu, tercatat realisasi penyaluran KUR per 7 Mei 2016 sebesar Rp39,12 triliun kepada 1.640.524 debitur. Rinciannya, BRI sebesar Rp29,06 triliun kepada 1.504.367 debitur, Bank Mandiri Rp5,91 triliun kepada 119.005 debitur, Bank BNI Rp4,12 triliun kepada 16.302 debitur, Bank Sinarmas Rp9,7 miliar kepada 592 debitur, Bank NTT Rp11,9 miliar kepada 252 debitur, serta Bank Kalbar Rp0,8 miliar kepada 6 debitur.
Di tempat yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menambahkan, bahwa sejak digulirkan pertama pada 2007, KUR sudah berkembang secara pesat. Dari sisi anggaran, bila pada 2007 hanya tersedia Rp27 triliun, kini sudah tersedia mencapai Rp100-120 triliun.
“Tingkat suku bunga juga terus bergeser hingga masuk ke single digit, yaitu 9 persen. Bahkan, rencananya, tahun depan akan turun lagi menjadi 7 persen”, tukas Agus.
Tak hanya itu, lanjut Agus, eksistensi KUR juga melibatkan multi sektor dan multi dimensi, melibatkan partisipasi masyarakat dari level Presiden hingga pelaku usaha mikro dan kecil. Bank penyalur KUR pun tak hanya bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) saja, namun bank swasta pun sudah mulai menjadi penyalur KUR. Begitu juga koperasi yang tengah digodok untuk menjadi penyalur KUR.
“Sektor KUR juga sudah berkembang ke sektor lain. Sekarang sudah ada KUR khusus TKI dan UKM yang berorientasi ekspor,” tutup Agus. (*)
Jakarta - UOB Indonesia memandang pentingnya literasi keuangan untuk membantu masyarakat memahami dan mengelola keuangan pribadi… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penghapusan utang kredit usaha mikro, kecil, dan… Read More
Tangerang - PT Terang Dunia Internusa Tbk, menyiapkan sejumlah strategi khusus menghadapi pelemahan daya beli… Read More
Jakarta - Kasus yang menimpa PT Investree Radhika Jaya atau Investree menyita perhatian masyarakat, dianggap… Read More
Jakarta - Istilah open banking mengacu kepada aksesibilitas data yang semakin terbuka, memungkinkan bank untuk… Read More
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menggelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2024, di… Read More