Poin Penting
- OJK menilai bisnis ritel perbankan Indonesia masih prospektif dan menjadi motor pertumbuhan bank
- Pelepasan unit ritel bank asing disebut sebagai penyesuaian strategi global dan efisiensi bisnis
- OJK memastikan akuisisi bisnis ritel HSBC oleh OCBC NISP diawasi ketat dan sesuai prinsip kehati-hatian.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai prospek bisnis ritel perbankan di Indonesia masih akan menarik di tengah ramainya aksi pelepasan unit ritel oleh bank asing.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, outlook bisnis ritel perbankan di Indonesia ke depan secara umum masih prospektif.
“Bisnis retail tetap menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama industri perbankan, meskipun tantangannya semakin beragam,” jelas Dian dalam jawaban tertulis, dikutip, Senin, 18 Mei 2026.
Dian menilai, keputusan sejulah bank asing dalam melepas unit ritelnya merupakan bagian dari penyesuaian strategi global dan efisiensi portofolio bisnis.
“Pelepasan unit ritel oleh bank asing lebih tepat dilihat sebagai bagian dari realignment strategi global dan efisiensi portofolio,” ungkapnya.
Baca juga: Caplok Bisnis HSBC, OCBC Bidik Pertumbuhan Wealth Management di RI
Di sisi lain, OJK membenarkan rencana aksi korporasi untuk pertumbuhan anorganik oleh Bank OCBC NISP yang telah dikomunikasikan pada saat bank menyampaikan rencana bisnis tahun 2026 – 2028 pada akhir 2025 lalu.
OCBC Caplok Bisnis Retail HSBC
Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Bank OCBC NISP pada 4 Mei 2026, perseroan menyampaikan bahwa telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset dan Liabilitas (Sales and Purchase Agreement) bisnis ritel dengan Bank HSBC.
Perseroan juga menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara bank dengan HSBC. Selain itu, nilai transaksi akan ditentukan berdasarkan kesepakatan akhir para pihak.
Baca juga: Prabowo Minta Bank Himbara Salurkan Kredit Rakyat Bunga 5 Persen, Ini Catatan OJK
Dian menegaskan bahwa setiap aksi korporasi di sektor jasa keuangan dilakukan melalui proses evaluasi yang komprehensif berdasarkan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan pengawasan yang ketat.
”Hal itu guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tukasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
