OJK Perkuat Governansi Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional

Jakarta – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga negara, lembaga jasa keuangan (LJK), serta asosiasi profesi Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk memperkuat governance dan integritas sektor jasa keuangan. 

Menurutnya, kolaborasi ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah strategis membangun ekosistem GRC yang saling menopang, berlandaskan profesionalisme, dan berorientasi pada integritas.

Lebih lanjut, pembangunan ekonomi yang inklusif dan tangguh menuntut integrasi antarsektor, regulasi yang responsif, kebijakan fiskal-moneter yang sinergis, serta penggunaan GRC yang adaptif dan kolaboratif.

Hal ini menjadi krusial dalam menopang pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan nasional.

“Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan ini, pemberdayaan ekosistem GRC yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah percepatan digitalisasi, risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, dan regulatory arbitrage, menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi,” kata Mahendra dalam OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Baca juga: Bos OJK Nilai Ketahanan Ekonomi RI Terjaga Baik, Ini Buktinya

Sementara, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyatakan, penguatan GRC merupakan pilar penting dalam mendukung Asta Cita, khususnya misi penguatan sektor jasa keuangan serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.

Sophia mengatakan, transformasi tata kelola menjadi salah satu strategi besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang mana sektor jasa keuangan diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat.

“Dalam membangun ekosistem GRC yang kokoh, kita dapat belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Filosofi ini sejalan dengan nilai inti RGS yaitu Role Model, Guidance, dan Support, yang menekankan keteladanan integritas, peran fasilitator, dan budaya saling menopang demi keberhasilan bersama,” ujar Sophia.

Dengan memperhatikan risiko-risiko yang semakin kompleks tersebut, penguatan ekosistem GRC tidak lagi hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap perusahaan, khususnya di sektor jasa keuangan.

Baca juga: Komdigi dan OJK Ingatkan Pentingnya Lapor Cepat saat Jadi Korban Scam

Selanjutnya, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Budi Prijono menyampaikan bahwa diperlukan tata kelola kolaboratif lintas sektor agar pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju 2045.

“Karena itu, BPK sangat mendorong adanya suatu penguatan GRC melalui tata kelola kolaboratif yang bukan hanya memerlukan sinergi internal antar satuan kerja, tetapi juga kemitraan lintas sektor dan partisipasi aktif di tataran global,” kata Budi. (*)

Editor: Galih Pratama