Keuangan

OJK Pastikan Industri Asuransi Siap Percepat Penjaminan Polis ke 2027

Poin Penting

  • OJK pastikan industri asuransi siap jika implementasi Penjaminan Polis dipercepat sesuai UU P2SK dan PP.
  • Rancangan UU P2SK membahas mekanisme bagi asuransi pailit atau insolvent.
  • Klaim polis, pengalihan portofolio ke perusahaan sehat, dan pengembalian polis sesuai batas penjaminan.

Jakarta – Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai mandat UU P2SK berpotensi dipercepat menjadi tahun 2027.

Implementasi PPP dapat dipercepat jika rancangan perubahan UU P2SK ditetapkan pada 2025 dan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan paling lambat akhir triwulan I 2026.

Berdasarkan hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa industri asuransi harus siap jika implementasi PPP dipercepat.

“Nah kalau itu undang-undang sudah wajib, itu ya kita diikutkan. Kita harus siap, kita mau dimajukan 2027, oke,” ujar Ogi kepada media di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Baca juga: Soroti Revisi UU P2SK, Nanovest Minta Regulasi Kripto Lebih Adil dan Transparan

Dalam pembahasan rancangan perubahan UU P2SK, juga akan dibahas solusi bagi perusahaan asuransi yang mengalami pailit atau insolvent.

“Itu kan saya dengar masuk lagi di respons pemerintah. Tinggal nanti baiknya seperti apa, karena ada satu tahap lagi dengan pemerintah, habis itu diundangkan,” imbuhnya.

Baca juga: Peran Baru LPS dalam Revisi UU P2SK

Sementara itu, terkait besaran nilai pertanggungan atau premi yang dijamin, Ogi menyatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut setelah perubahan UU P2SK dan PP diterbitkan.

“Belum. Kalau itu kan ada undang-undang, nanti ada PP-nya. Jadi yang penting undang-undang dulu, terus PP-nya. Nah kalau itu 2027, ya PP-nya harus cepat-cepat,” ujar Ogi.

Tiga Jenis Jaminan PPP oleh LPS

Sebagai informasi, LPS juga telah menyiapkan tiga jenis jaminan dalam PPP. Pertama, jaminan klaim polis jika perusahaan asuransi bermasalah. LPS akan menjamin pembayaran klaim baik penuh maupun sebagian. 

Kedua, jenis jaminan pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat, di mana polis nasabah tetap berjalan dengan manfaat yang sama. 

Sedangkan jenis jaminan ketiga adalah pengembalian polis. Hal itu bisa dilakukan LPS jika pengalihan polis tidak dapat dilakukan. Dalam skema ini LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan. (*)

Editor: Yulian Saputra

Khoirifa Argisa Putri

Bergabung dengan infobanknews.com sejak 2022. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma bertugas meliput dan menulis berita di Bursa Efek Indonesia (BEI) seputar pasar modal dan korporasi, serta perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Recent Posts

BNI Sekuritas Ramal BI Rate Hanya Dipangkas 25 Bps di 2026

Poin Penting BNI Sekuritas memproyeksikan Bank Indonesia hanya akan memangkas BI Rate sebesar 25 bps… Read More

13 mins ago

Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp44 Triliun per 9 Maret 2026

Poin Penting Kemenkeu telah menyalurkan Rp44 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis hingga 9 Maret… Read More

46 mins ago

Analis: Latar Belakang Pasar Modal Pimpinan OJK Jadi Katalis Positif

Poin Penting Pimpinan baru OJK dinilai membawa sentimen positif bagi pasar modal di tengah dinamika… Read More

52 mins ago

IHSG Sesi I Lanjut Menguat, Naik 0,53 Persen ke 7.428

Poin Penting Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I ditutup 7.428,77, naik 0,53 persen dari… Read More

1 hour ago

PNM Mekaar Layani 16,1 Juta Nasabah, Lebih dari 2,4 Juta Berhasil Naik Kelas

Poin Penting PNM menjangkau 16,1 juta nasabah aktif melalui program PNM Mekaar sejak 2016, dengan… Read More

1 hour ago

BNI Sekuritas Proyeksikan IHSG Tembus Level 10.800 Tahun Ini

Poin Penting PT BNI Sekuritas memproyeksikan IHSG bergerak di kisaran 7.200-10.800 sepanjang 2026 berdasarkan pendekatan… Read More

2 hours ago