Keuangan

OJK Pastikan Industri Asuransi Siap Percepat Penjaminan Polis ke 2027

Poin Penting

  • OJK pastikan industri asuransi siap jika implementasi Penjaminan Polis dipercepat sesuai UU P2SK dan PP.
  • Rancangan UU P2SK membahas mekanisme bagi asuransi pailit atau insolvent.
  • Klaim polis, pengalihan portofolio ke perusahaan sehat, dan pengembalian polis sesuai batas penjaminan.

Jakarta – Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai mandat UU P2SK berpotensi dipercepat menjadi tahun 2027.

Implementasi PPP dapat dipercepat jika rancangan perubahan UU P2SK ditetapkan pada 2025 dan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan paling lambat akhir triwulan I 2026.

Berdasarkan hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa industri asuransi harus siap jika implementasi PPP dipercepat.

“Nah kalau itu undang-undang sudah wajib, itu ya kita diikutkan. Kita harus siap, kita mau dimajukan 2027, oke,” ujar Ogi kepada media di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Baca juga: Soroti Revisi UU P2SK, Nanovest Minta Regulasi Kripto Lebih Adil dan Transparan

Dalam pembahasan rancangan perubahan UU P2SK, juga akan dibahas solusi bagi perusahaan asuransi yang mengalami pailit atau insolvent.

“Itu kan saya dengar masuk lagi di respons pemerintah. Tinggal nanti baiknya seperti apa, karena ada satu tahap lagi dengan pemerintah, habis itu diundangkan,” imbuhnya.

Baca juga: Peran Baru LPS dalam Revisi UU P2SK

Sementara itu, terkait besaran nilai pertanggungan atau premi yang dijamin, Ogi menyatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut setelah perubahan UU P2SK dan PP diterbitkan.

“Belum. Kalau itu kan ada undang-undang, nanti ada PP-nya. Jadi yang penting undang-undang dulu, terus PP-nya. Nah kalau itu 2027, ya PP-nya harus cepat-cepat,” ujar Ogi.

Tiga Jenis Jaminan PPP oleh LPS

Sebagai informasi, LPS juga telah menyiapkan tiga jenis jaminan dalam PPP. Pertama, jaminan klaim polis jika perusahaan asuransi bermasalah. LPS akan menjamin pembayaran klaim baik penuh maupun sebagian. 

Kedua, jenis jaminan pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat, di mana polis nasabah tetap berjalan dengan manfaat yang sama. 

Sedangkan jenis jaminan ketiga adalah pengembalian polis. Hal itu bisa dilakukan LPS jika pengalihan polis tidak dapat dilakukan. Dalam skema ini LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan. (*)

Editor: Yulian Saputra

Khoirifa Argisa Putri

Bergabung dengan infobanknews.com sejak 2022. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma bertugas meliput dan menulis berita di Bursa Efek Indonesia (BEI) seputar pasar modal dan korporasi, serta perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Recent Posts

Tangkap Potensi IPO WBSA, IPOT Permudah Akses Pembelian Investor Ritel

Poin Penting WBSA siap melantai di BEI dengan melepas 1,8 miliar saham (20,75 persen) di… Read More

1 hour ago

Dalam 5 Tahun, Setoran Zakat BSI Tembus Rp1,07 Triliun

Poin Penting Total zakat BSI mencapai Rp1,07 triliun dalam periode 2021 hingga 2025 dengan tren… Read More

11 hours ago

Bank Sinarmas Ajak Nasabah Menabung Sekaligus Donasi Sosial lewat Tabungan Simas Share

Poin Penting Bank Sinarmas meluncurkan Simas Share dengan konsep menabung sekaligus berdonasi dari bunga tabungan… Read More

14 hours ago

Tingkatkan Nilai Tambah, Alfamart Gandeng Layar Digi Hadirkan Bioskop Mini

Poin Penting Alfamart menghadirkan inovasi micro cinema pertama di gerai Gading Serpong bekerja sama dengan… Read More

14 hours ago

BTN Kuasai 72 Persen Pangsa Pasar KPR Subsidi, Penyaluran Tembus Rp3,65 T

Poin Penting BTN mendominasi pasar KPR subsidi dengan pangsa 72 persen hingga Maret 2026, jauh… Read More

14 hours ago

Prabowo Gaspol Perkuat Kerja Sama dengan Korea Selatan, Ini Sasarannya

Poin Penting Prabowo Subianto bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung untuk mempererat hubungan bilateral… Read More

14 hours ago