Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan Indonesia saat ini tengah fokus dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan. Upaya ini memerlukan sinergi dari setiap pelaku jasa keuangan termasuk perbankan sebagai penggerak atau first mover.
“Kita meminta bank-bank untuk menjadi contoh (keuangan berkelanjutan) yang kita sebut sebagai first movers. Ada 13 bank nasional dan 1 IKNB dimana dalam fase pertama kemarin sudah ada green loan sebesar Rp809,75 triliun. Green bond dan sukuk sebesar US$3,5 juta. Di corporate, ada US$1,77 triliun,” ujar Wimboh pada paparan virtualnya, Selasa, 22 Februari 2022.
Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, industri nantinya akan mengacu pada Taksonomi Hijau yang sudah disusun oleh OJK. Taksonomi ini berisi klasifikasi mengenai sektor dan subsektor mana saja yang ramah lingkungan.
Hingga saat ini, OJK mencatat sudah ada 2.733 klasifikasi sektor dan sub-sektor ekonomi yang diklasifikasikan bersama dengan 8 (delapan) kementerian, lembaga internasional, akademisi, dan lembaga riset, serta para penggiat lingkungan. Taksonomi Hijau nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan (insentif dan disinsentif) dari berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Sektor-sektor dan subsektor yang masuk kategori hijau akan mendapat insentif dan apabila belum hijau akan dikenakan disinsentif melalui berbagai kebijakan di sektor keuangan,” ucapnya.
Wimboh berharap dengan sektor jasa keuangan sebagai contoh, partisipasi keuangan berkelanjutan sektor swasta bisa turut ditingkatkan. Dengan demikian, pembiayaan transisi energi hijau Indonesia bisa terpenuhi. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More