Categories: Keuangan

OJK Minta Pemda Dorong Akses Keuangan Daerah

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta keterlibatan Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan akses keuangan daerah. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah  lebih merata, lebih partisipatif dan lebih inklusif.

Harapan ini sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas kita. Seluruh elemen di daerah, mulai dari Pemerintah Daerah, Industri Keuangan Daerah, dan instansi terkait lainnya perlu bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih efektif  dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung kegiatan yang produktif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mulaiman D. Hadad dalam pidatonya di acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah nantinya akan dibentuk Tim Percepatan Kases Keuangan Daerah. Menurutnya, percepatan akses keuangan daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh industri keuangan.

“Pemerintah daerah ini bisa melakukan banyak hal dengan keuangan dengan peran lembaga keuangan dan lembaga lain. Kita buat program sampai ke daerah apakah ekonomi prioritas atau dalam konteks layanan keuangan standar yang biasa dilakukan layanan laku pandai pada dasarnya didekatkan,”tambahnya.

Dia mengatakan upaya percepatan akses keuangan di daerah tidak bisa hanya bertumpu pada peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD), pasalnya BPD di beberapa provinsi kapasitasnya masih kecil. Sehingga diperlukan kehadiran bank-bank lain dalam upaya percepatan akses keuangan di daerah.

“BPD kita harap bisa jadi lokomotifnya, bank lain harus bisa, bank pemerintah besar dan bisa disinergikan,” tukasnya. (*) Ria Martati

Paulus Yoga

Recent Posts

Ombudsman Dukung Bank Jambi Tingkatkan Layanan Digital dan Perlindungan Nasabah

Poin Penting Ombudsman dorong Bank Jambi segera memulihkan layanan digital demi kenyamanan dan keamanan seluruh… Read More

13 mins ago

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp131,9 Triliun per Januari 2026

Poin Penting Hingga Januari 2026, realisasi belanja pemerintah pusat capai Rp131,9 triliun, melonjak 53,3 persen… Read More

21 mins ago

Implementasi Perpres 4/2026 dan Keterkaitannya dengan Pembiayaan Perbankan

Oleh Hendra Febri, S.H., M.H, Praktisi Hukum, Banker, dan Lawyer PADA 4 Februari 2026, Pemerintah… Read More

39 mins ago

Pendanaan Pinjol Melonjak Jelang Lebaran, Masyarakat Diminta Hidup Sesuai Kemampuan

Poin Penting Pinjol melonjak jelang Lebaran 2026, didorong kebutuhan konsumtif dan faktor psikologis seperti FOMO,… Read More

54 mins ago

Penerimaan Pajak Januari 2026 Tumbuh 30,7 Persen, Ini Penopangnya

Poin Penting Pajak Januari 2026 Rp116,2 triliun, naik 30,7 persen yoy (4,9 persen dari pagu… Read More

1 hour ago

APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun, Purbaya Klaim Masih Terkendali

Poin Penting APBN awal 2026 defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB, dinilai masih… Read More

1 hour ago