OJK; Dorong akses keuangan daerah. (Foto: Erman)
Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta keterlibatan Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan akses keuangan daerah. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah lebih merata, lebih partisipatif dan lebih inklusif.
Harapan ini sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas kita. Seluruh elemen di daerah, mulai dari Pemerintah Daerah, Industri Keuangan Daerah, dan instansi terkait lainnya perlu bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung kegiatan yang produktif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mulaiman D. Hadad dalam pidatonya di acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016 di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dia mengatakan, untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah nantinya akan dibentuk Tim Percepatan Kases Keuangan Daerah. Menurutnya, percepatan akses keuangan daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh industri keuangan.
“Pemerintah daerah ini bisa melakukan banyak hal dengan keuangan dengan peran lembaga keuangan dan lembaga lain. Kita buat program sampai ke daerah apakah ekonomi prioritas atau dalam konteks layanan keuangan standar yang biasa dilakukan layanan laku pandai pada dasarnya didekatkan,”tambahnya.
Dia mengatakan upaya percepatan akses keuangan di daerah tidak bisa hanya bertumpu pada peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD), pasalnya BPD di beberapa provinsi kapasitasnya masih kecil. Sehingga diperlukan kehadiran bank-bank lain dalam upaya percepatan akses keuangan di daerah.
“BPD kita harap bisa jadi lokomotifnya, bank lain harus bisa, bank pemerintah besar dan bisa disinergikan,” tukasnya. (*) Ria Martati
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More