Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk selalu menghadirkan produk yang terjangkau bagi masyarakat dan dapat bersaing dengan bank konvensional. Dengan begitu, BSI bisa menutup gap kebutuhan keuangan di masyarakat.
“Kita harapkan BSI memiliki produk yang kualitasnya bagus, harga murah, produk bervariasi dan juga bisa diakses masyarakat secara gampang dan juga produk itu bisa menutup gap yang dibutuhkan masyarakat,” kata Wimboh dalam diskusi virtual, Rabu, 10 Februari 2021.
Tak hanya itu, BSI juga harus didukung oleh infrastruktur yang kuat dan lengkap. Hal ini sangat vital dalam mendukung peningkatan competitiveness dengan skala ekonomi yang lebih besar, cakupan produk yang lebih bervariasi. Infrastruktur tersebut diantaranya kehandalan teknologi informasi, sumber daya manusia yang berkualitas, produk dan layanan yang bervariasi dan berkualitas, serta harga yang murah.
Menurut dia, kelahiran Bank Syariah Indonesia juga harus dilengkapi dengan penyusunan rencana bisnis yang detail untuk jangka menengah panjang dan Program Kerja tahun 2021-2025. “Rencana bisnis jangka menengah panjang dan program Kerja tahun 2021-2025 Bank Syariah Indonesia juga harus dilengkapi dengan target-target yang jelas karena OJK dan masyarakat menunggu program kerja dan target tersebut,” tambah Wimboh.
Tak hanya itu, menurut Wimboh, rencana bisnis BSI akan lebih cepat terealisir apabila BSI fokus kepada pembiayaan sektor UMKM dan Mikro yang terintegrasi dengan ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi berharap ada masih adanya sinergi anatara BSI dengan bank syariah lain. Pasalnya masih terdapat gap antara jumlah nasabah yang baru mencapai 30 juta dengan potensi industri halal yang mencapai Rp6.545 triliun.
“Dari industri halal ini, aset bank syariah sangat kecil, baru sekitar Rp591 triliun. Kami ingin sampaikan perlu sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Baik itu bank syariah, masyarakat, asosiasi, regulator, ormas islam dan pemerintah,” pungkas Hery.
Wimboh kembali menambahkan, kedepannya OJK juga akan terus konsisten mendorong penguatan kelembagaan jasa keuangan Syariah dengan mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk serta penguatan permodalan, SDM, dan TI yang mutakhir dalam satu ekosistem pengembangan keuangan dan ekonomi syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More