OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Industri BPR-BPRS 2021-2025

Jakarta – Meski pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) belum berakhir, industri bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) masih menunjukan ketahanan, tercermin dari kinerjanya yang masih positif. Berangkat dari hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri ini agar tetap resiliance.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK, Heru Kristiyana mengungkapkan, dorongan tersebut dibuktikan dalam peluncuran roadmap pengembangan BPR-BPRS 2021-2025 yang terdiri dari empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan keunggulan kompetitif; akselerasi transformasi digital; penguatan peran BPR-BPRS terhadap daerahnya; serta penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.

“Dalam pilar satu, terdiri dari beberapa sub pilar, yakni kita ingin memperkuat permodalan dan mendorong akselerasi konsolidasi, meningkatkan daya saing melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko, mendorong inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan kolaborasi dan konektivitas dengan institusi lain,” katanya secara daring, Selasa, 30 November 2021.

Kemudian pilar ke dua dan menjadi hal yang sangat penting, lanjutnya, yakni akselerasi transformasi digital BPR-BPRS. Di dalamnya terdapat beberapa sub pilar, antara lain mendorong digitalisasi BPR-BPRS, optimalisasi layanan transfer dana melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (TI), dan meningkatkan penggunaan teknologi terkini bagi BPR-BPRS.

“Kalau pilar pertama dan kedua ini sudah bisa kita lakukan dengan baik oleh para industri BPR-BPRS, tentunya pilar ketiga mengenai penguatan peran BPR-BPRS terhadap daerahnya itu menjadi suatu keharusan. Karena di sini kita minta BPR-BPRS bisa meningkatkan perannya di daerahnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh stakeholder kita,” ujar Heru.

Pilar terakhir yakni penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan terdiri dari beberapa sub pilar yakni memperkuat pengaturan melalui pendekatan principle based, mempercepat proses perizinan melalui pemanfaatan teknologi, serta memperkuat pengawasan dengan pemanfaatan teknologi yang optimal dan early warning system.

“Kita menginginkan BPR menjadi bank yang agile dalam menjalankan misinya, adaptif, kontributif, dan yang tak kalah penting adalah resilience terhadap usaha kecil, UMKM, dan masyarakat di daerah dan tentunya wilayahnya. BPR yang agile, adaptif, kontributif, dan resiliance itu menjadi keharusan di dalam menghadapi tantangan dan menghadapi era digitalisasi yang sudah berjalan sekarang,” pungkas Heru. (*) Bagus Kasanjanu