OJK Luncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan

Wonosobo –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah terus mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat, terutama di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.

OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.

Program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman meresmikan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat malam.

Baca juga: Banyak Keluhan Konsumen Perusahaan Pembiayaan, BPKN Beri Masukan ke OJK, Apa Saja?

“Banyak tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah, oleh karena itu kita butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita,” kata Agusman dalam keterangan resminya, 16 September 2023.

Agusman melanjutkan, PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif, sehingga pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan peresmian PIKD, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Rizki Handayani Mustafa, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nugroho S, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, serta Pimpinan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Tengah.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyampaikan apresiasi atas kegiatan launching PIKD yang dilakukan oleh OJK dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot project EKI dan berharap kerja sama dapat terus dilaksanakan.

“Kita apresiasi kegiatan yang dilakukan OJK, kita terima kasih yang dipilih Jawa Tengah adalah desa wisata. Sebagaimana kita ketahui desa wisata adalah program prioritas di Parekraf. Kita sangat berterimakasih pelaku UMKM mendapat perhatian. Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah. Kami akan terus berkeja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan,” kata Rizki.

Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno juga menyampaikan apresiasi atas inisiasi OJK melalui TPAKD di Jawa Tengah dalam PIKD sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

“Terima kasih Kantor Regional 3 OJK sudah inisiasi kegiatan PIKD ini. Ini adalah bagian upaya kita TPKAD bagaimana kita bersama bahwa literasi dan akses keuangan ini cakupannya jadi lebih luas lagi dan masyarakat menjadi familiar dengan lembaga jasa keuangan. Kami minta bantuan semua pihak untuk menjemput bola kepada masyarakat agar mereka dapat akses keuangan dengan mudah dan cepat dan tidak takut untuk bisa akses lembaga keuangan,” kata Sumarno.

Program EKI di perdesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan, yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang akan dikembangkan melalui ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan Pasar Modal.

Program EKI akan menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.

Pelaksanaan PIKD telah dimulai dengan pilot projecting di Kabupaten Wonosobo lewat beberapa program kerja, yaitu:

Penyebarluasan materi edukasi melalui pemasangan banner literasi Keuangan bersama IJK pada 250 titik atau 95 persen Desa/Kelurahan di Wonosobo.

Pelaksanaan kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan lebih dari 50 kali kepada masyarakat di Wonosobo.

Baca juga: UU PPSK Perkuat OJK Dalam Pengawasan Market Conduct Industri Keuangan

Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh Desa di Wonosobo yang diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan OJK, TPAKD, maupun IJK, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Peluncuran Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap (PLTA) oleh Pemda Wonosobo bersama Akademisi dan Industri Jasa Keuangan sebagai tempat untuk edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Ke depan, OJK akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menuju masyarakat yang semakin terlindungi dan sejahtera. (*)