Categories: Keuangan

OJK : LKM Diberi Waktu Daftarkan Diri Sampai 2018

Jakarta – Sampai dengan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru mencatat  20 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mendaftar ke OJK hingga batas waktu pengukuhan LKM yang ditentukan OJK yakni 8 Januari 2016.

Padahal menurut data akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) LKM, jumlah LKM ada sekitar 600 ribu. Sementara berdasarkan perhitungan ulang OJK bersama lembaga keuangan terdapat 24-25 ribu LKM yang tersebar di Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk memancing LKM-LKM lain terdaftar di OJK, regulator melakukan relaksasi Peraturan OJK persyaratan perizinan LKM. Relaksasi tersebut membuka gerbang kembali bagi LKM yang belum mendaftarkan diri ke OJK dan mempermudah perizinannya.

“Relaksasi ini sebagai tindak lanjut berakhirnya batas waktu pendaftaran LKM sampai dengan tanggal 8 Januari 2016, sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2013 bahwa LKM wajib memperoleh izin usaha dari OJK,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 1 OJK Edi Setiadi di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2016.

Menurutnya, ada dua aturan pokok yang direlaksasi yakni terkait perizinan dan permodalan LKM. Penyerderhanaan persyaratan perizinan LKM antara lain persyaratan proyeksi laporan keuangan empat bulanan diubah menjadi tahunan, proyeksi neraca dan laba rugi dua tahun pertama dikecualikan bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa.

“Dalam aturan sebelumnya, kita minta laporan keuangan 4 bulanan, ternyata di lapangan sulit dipenuhi. Jadi kita longgarkan, Bagi yang berada di desa di beri kelonggaran batas waktu dua tahun sampai Januari 2018. Mereka dalam perizinannya di tahun pertama tidak harus memproyeksikan neraca keuaangannya,” tukasnya.

Sementara terkait permodalan, OJK membuka setoran modal secara tunai dan secara nontunai (ekuitas bersih setelah memperhitungkan penyisihan penghapusan pinjaman/pembiayaan). “Kalau dulu harus tunai, tapi di lapangan ternyata tidak ada yang punya uang cash. Sekarang permodalan bisa non tunai,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK M. Ihsanuddin menambahkan, intinya pengukuhan LKM berakhir pada 8 Januari 2016, namun demikian dengan adanya relaksasi aturan baru, para LKM bisa melaksanakan permohonan izin ke OJK di luar batas waktu pengukuhan.

“Jadi masih dibuka pintu untuk yang 600 ribu LKM itu, sementara nggak akan kita pungut iuran. Dimungkinkan aset-aset bisa menjadi bagian dari permodalan. Dan kalau cepat-cepat izin dikasih hadiah laptop,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra

Apriyani

View Comments

Recent Posts

APBN Hanya Sanggup Danai 12,3 Persen Kebutuhan Iklim, Pemerintah Akui Fiskal Terbatas

Jakarta – Kapasitas ruang fiskal APBN masih sangat terbatas dalam mendanai berbagai proyek transisi energi… Read More

10 hours ago

53 Persen Perusahaan di Indonesia Belum Pakai AI, Helios dan AWS Ungkap Alasannya

Jakarta - Tahun 2024 lalu, perusahaan akuntansi multiglobal, menemukan data bahwa 53 persen pemimpin perusahaan… Read More

10 hours ago

Laba BTPN Syariah Tumbuh 18 Persen jadi Rp311 Miliar di Kuartal I 2025

Jakarta - PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I 2025… Read More

10 hours ago

Kuartal I 2025, Laba BFI Finance Tumbuh 12,2 Persen Jadi Rp405,5 Miliar

Jakarta – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengawali 2025 dengan catatan positif. Di… Read More

11 hours ago

Antisipasi Tarif Trump, RI Incar Peluang Dagang Baru Lewat BRICS dan CPTPP

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi Indonesia untuk membuka pasar baru dalam perdagangan internasional,… Read More

11 hours ago

Sri Mulyani Siap Rombak Aturan Demi Lancarkan Negosiasi Dagang dengan AS

Jakarta - Pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan atau deregulasi sebagai langkah negosiasi perdagangan yang dinilai… Read More

11 hours ago