Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. (Foto: Erman Subekti)
Bali – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat adanya potensi ekonomi digital di Indonesia yang mampu mencapai USD330 miliar di tahun 2030. Hal tersebut dapat terjadi karena didukung oleh semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Sirergar, mengatakan bahwa potensi tersebut dapat terwujud dengan kerjasama dari seluruh pihak seperti pemerintah, bank sentral, serta regulator terkait untuk memastikan kebijakan-kebijakan pendukung target tersebut.
“Laju inovasi digital berjalan dengan cepat, sehingga menuntut regulator mengembangkan pendekatan dengan inovasi yang dinamis. Hal terbaik yang dapat dilakukan regulator adalah menemukan keseimbangan antara mempromosikan inovasi digital dan mengurangi potensi risiko,” ucap Mahendra dalam The 4th Indonesia Fintech Summit 2022, di Bali, 10 November 2022.
Kemudian ia juga menambahkan bahwa, ekonomi digital domestik telah mencapai lebih dari USD70 miliar dan merupakan yang tertinggi di ASEAN. Sehingga, Indonesia mampu menjadi jangkar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di ASEAN.
Adapun, faktor lain yang mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah jumlah penduduk, bonus demografi, dan kelompok usia masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang berpotensi memiliki banyak ruang untuk berkembang.
Selain itu, Mahendra menyatakan, ASEAN kemungkinan masih mampu menjadi salah satu kawasan yang dapat menikmati pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman ekonomi yang bergejolak ke depannya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More