Jakarta – OJK bersama Polri, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, dan Bank indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk berkolaborasi dalam penegakan hukum untuk memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal sampai ke akarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Menurut data OJK, sudah ada 3.516 aplikasi atau situs pinjol ilegal yang diblokir dan diberantas sejak 2018. Hingga 2021, terdapat 19.711 pengaduan soal pinjol ilegal yang masuk ke OJK. Sejumlah 9.270 pengaduan terbukti melakukan pelanggaran berat, sementara 10.441 lainnya melakukan pelanggaran sedang atau ringan.
“Kami himbau pada masyarakat, kalau mau meminjam, pilihlah fintech yang terdaftar. OJK sudah menutup fintech-fintech yang tidak terdaftar melalui kerja sama dengan Kominfo, Kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Wimboh seperti dikutip Jumat, 15 Oktober 2021.
Dengan pengawasan ketat dari regulator, saat ini ada 106 Perusahaan Fintech P2P Lending Terdaftar dan Berizin. OJK mengimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi yang terdaftar dan berizin OJK.
Cara mengecek legalitasnya pun sangat mudah. Anda bisa cek legalitas pinjol ke Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau email konsumen@ojk.go.id. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta – Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini mengatakan masih terdapat gap yang tinggi antara kebutuhan pendanaan… Read More
Suasana saat penantanganan kerja sama Bank Mandiri dengan PT Delta Mitra Sejahtera dengan membangun 1.012… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut kinerja pasar modal Indonesia masih akan mengalami… Read More
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyesuaikan jadwal operasional kantor cabang sepanjang periode… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (19/12) kembali ditutup merah ke… Read More
Jakarta - Senior Ekonom INDEF Tauhid Ahmad menilai, perlambatan ekonomi dua negara adidaya, yakni Amerika… Read More