Jakarta – OJK bersama Polri, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, dan Bank indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk berkolaborasi dalam penegakan hukum untuk memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal sampai ke akarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Menurut data OJK, sudah ada 3.516 aplikasi atau situs pinjol ilegal yang diblokir dan diberantas sejak 2018. Hingga 2021, terdapat 19.711 pengaduan soal pinjol ilegal yang masuk ke OJK. Sejumlah 9.270 pengaduan terbukti melakukan pelanggaran berat, sementara 10.441 lainnya melakukan pelanggaran sedang atau ringan.
“Kami himbau pada masyarakat, kalau mau meminjam, pilihlah fintech yang terdaftar. OJK sudah menutup fintech-fintech yang tidak terdaftar melalui kerja sama dengan Kominfo, Kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Wimboh seperti dikutip Jumat, 15 Oktober 2021.
Dengan pengawasan ketat dari regulator, saat ini ada 106 Perusahaan Fintech P2P Lending Terdaftar dan Berizin. OJK mengimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi yang terdaftar dan berizin OJK.
Cara mengecek legalitasnya pun sangat mudah. Anda bisa cek legalitas pinjol ke Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau email konsumen@ojk.go.id. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL/WtE) ditargetkan mulai groundbreaking Maret 2026, dengan… Read More
Poin Penting Adira Finance melihat peluang kuat pembiayaan multiguna pada Februari–Maret 2026 seiring momentum Ramadan,… Read More
Poin Penting Permintaan emas tetap kuat meski harga bergejolak, didorong ketidakpastian geopolitik, risiko fiskal, dan… Read More
Poin Penting BPI Danantara menyatakan siap berinvestasi di pasar saham Indonesia dan telah aktif membeli… Read More
Poin Penting BRI menyalurkan KPR subsidi Rp16,16 triliun sepanjang 2025 kepada lebih dari 118 ribu… Read More
Poin Penting Kemensos salurkan dua jenis bansos di kuartal I 2026, yakni bansos reguler (sembako… Read More