Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap, agar dana repatriasi dari tax amnesty (pengampunan pajak) yang di locked-up atau ditahan selama tiga tahun dalam sistem keuangan nasional, dapat bertahan selamanya di dalam negeri.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan, dengan dana repatriasi yang bisa bertahan selamanya atau lebih lama dari aturan yang ada (tiga tahun), maka kondisi ini akan ikut berdampak pada peningkatan likuiditas perekonomian nasional.
“Memang dalam UU Pengampunan pajak disebutkan dana repatriasi akan ditahan selama tiga tahun namun kita harapkan dana tersebut selamanya bertahan di dalam negeri,” ujar Nurhaida di Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.
Guna menarik minat investor atau peserta tax amnesty untuk menahan dananya lebih dari tiga tahun, kata dia, industri keuangan baik manajer investasi dan perusahaan efek diharapkan dapat mengeluarkan produk-produk yang memiliki daya tarik dan investasi yang kondusif.
Sementara itu, di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Efrizal juga menyatakan hal yang serupa. Dirinya berkeinginan agar OJK dapat menciptakan produk-produk investasi yang dianggap mampu bersaing dengan produk investasi negara lain.
Seperti diketahui dana repatriasi yang masuk ke pasar modal memiliki pilihan untuk ditempatkan di surat utang negera/swasta, DIRE, RDPT, EBA dan saham. Dan bagi peserta pengampunan pajak yang akan menaruh dananya di pasar modal akan mendapatkan RDN (Rekening Dana Nasabah) khusus. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Prudential Indonesia meluncurkan PRUMapan, asuransi jiwa tradisional yang menyasar milenial dan Gen Z,… Read More
Poin Penting Dana abadi LPDP mencapai Rp180,8 triliun, dengan alokasi terbesar untuk pendidikan Rp149,8 triliun,… Read More
Poin Penting PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melakukan penelusuran menyeluruh atas dugaan tindak pidana yang… Read More
Poin Penting ISEI dorong kebijakan berbasis praktik lapangan melalui ISEI Industry Matching bersama YDBA untuk… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang tunai untuk ATM/CRM selama 24 Februari-25 Maret… Read More
Poin Penting LPDP menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang ditimbulkan alumni berinisial DS dan menilai… Read More