UMKM; Dukungan KUR. (Foto: Budi Urtadi)
Jakarta–Guna mendukung program pemerintah terkait dengan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini bunganya di level 9%, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa ikut berkontribusi dalam penyaluran KUR.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad menginginkan, selain Bank Umum, BPR juga bisa terlibat lebih jauh dalam penyaluran KUR. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bekerja sama dengan BPR melalui skema channeling.
Menurutnya, sejauh ini baru bank BNI yang telah berkolaborasi dengan Perhimpunan Bank-Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) terkait dengan hal tersebut. “Banyak bank-bank di daerah, juga bisa channeling dengan BPR dalam penyaluran KUR,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016
Sementara untuk merelisasikan hal tersebut, OJK telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait untuk memperluas cakupan BPR dalam program KUR. Kendati demikian Muliaman belum bisa menjelaskan berapa porsi penyaluran KUR yang dsalurkan lewat BPR.
“Saat ini dalam pembicaraan dengan kantor menko, mungkin nanti kita akan follow up lebih cepat. Karena juga ada permintaan dari Perbarindo untuk bisa melibatkan BPR lebih jauh dalam KUR,” tukasnya.
Namun, untuk mengikuti program KUR, OJK akan memilah-milah terkait dengan kesiapan masing-masing BPR. “Ya tentu saja memang harus selektif misalnya kepada BPR yang sudah siap. Jadi menurut saya mudah-mudahan bisa kita dorong partisipasi BPR yang lebih luas,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More