Kurangi Jumlah Bank, Konsolidasi Perbankan Masih Jadi Prioritas OJK
Jakarta – Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan terus didorong hingga mencapai 30% di 2024. Untuk mencapainya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan akan melakukan monitoring dan meminta tiap-tiap bank untuk memasukkan target porsi kredit UMKM dalam rencana bisnis bank (RBB).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana mengungkapkan, nantinya besaran penyaluran kredit akan disesuaikan dengan karakteristik bisnis model perusahaan. Target penyaluran kredit UMKM 30% pada 2024 bersifat agregat secara industri dan bukan masing-masing individu bank.
“Kami akan akan minta mereka bagaimana untuk mencapai target pada 2024 dengan berbagai karakteristik bank yang berbeda-beda. Tapi, target agregat saya yakin pada waktunya akan mencapai 30%,” ujar Heru di Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti porsi penyaluran kredit UMKM di perbankan yang belum terlalu besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kepala negara mencatat angkanya hanya di kisaran 20% saja.
Untuk itu, ia menginstruksikan agar porsi penyaluran kredit UMKM perbankan bisa lebih ditingkatkan hingga 30% di 2024. Presiden Jokowi mengungkapkan, pemulihan sektor UMKM akan berdampak luas pada pemulihan ekonomi nasional serta memulihkan gangguan rantai pasol global yang saat ini tengah terjadi. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More