OJK Gagas Akselerasi Pembiayaan Value Chain Sektor Pertanian

Batu–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Pertanian yang didukung penuh oleh Industri Jasa Keuangan, Kalangan Akademisi, Bappenas, World Bank, Lembaga-Lembaga nonprofit mengadakan Focus Group Discussion (FGD) akselerasi pembiayaan value chain atau rantai nilai di sektor pertanian guna mendukung pencapaian salah satu Program Pemerintah yaitu Kedaulatan Pangan.

FGD dilakukan setelah sehari sebelumnya melihat secara langsung ke lokasi-lokasi sektor pertanian yang potensial dan dapat direplikasi kepada lokasi-lokasi lain.

Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto, dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlu sinergi dari semua pihak terkait, termasuk dukungan dari sektor pembiayaan industri jasa keuangan. OJK mendorong peran industri jasa keuangan melalui perluasan akses pembiayaan khusunya kepada petani karena ruang pembiayaan masih terbuka lebar.

“Kegiatan FGD dan kunjungan ke lokasi sektor pertanian dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang nyata tentang potensi, permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian, serta peluang pembiayaan dari industri jasa keuangan”, ujar Rahmat di Batu, Jumat, 3 Juni 2016.

Berdasarkan data BPS, kontribusi pertanian Indonesia baru sekitar 14% dari nilai PDB, masih berada di bawah sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 21% dari PDB. Indonesia memiliki luas daratan sebesar 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar beradadi lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah nonrawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa. Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian.

Melihat kondisi tersebut, OJK mengambil peran terdepan sesuai dengan bidang tugasnya, khususnya dalam meningkatkan inklusi dan akses keuangan yang lebih besar lagi. Posisi akhir April 2016, penyaluran pembiayaan atau kredit sektor pangan yang terdiri dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan komoditas pangan, dan sektor perdagangan besar tercatat sebesar Rp573 triliun atau sekitar 14,3% dari total kredit perbankan nasional.

Angka penyaluran kredit di sektor pangan tersebut dinilai masih perlu untuk ditingkatkan lagi terutama di subsektor pertanian, tentunya tidak saja dengan meminta industri jasa keuangan untuk meningkatkan penyaluran kredit tetapi juga memperbaiki kualitas dari sektor pertanian. “Sehingga industri keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank seperti perusahaan pembiayaan dan asuransi dapat lebih berani memberikan dana dan asuransi kepada sektor Pertanian,” tukas Rahmat.

Rangkaian lanjutan dari FGD dan kunjungan ke lokasi pertanian tersebut, OJK akan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian di bidang peningkatan akses keuangan dan pembiayaan di sektor pertanian karena OJK menilai peran Sektor Jasa Keuangann masih perlu ditingkatkan lagi untuk merespon potensi sektor pertanian yang sangat besar dan memiliki daya guna yang sangat tinggi. Cakupan dari kerja sama antara OJK dan Kementerian Pertanian tersebut antara lain dalam koordinasi kebijakan dan pembiayaan, penyediaan layanan data dan informasi, penelitian dan pengembangan, sosialisasi dan edukasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.

Selain itu, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (BULOG), industri jasa keuangan, dan lembaga atau pihak yang berkompeten sedang menyusun Buku yang akan menjadi semacam sistem informasi yang berisi data dan informasi antara lain mengenai sektor Pertanian, rantai nilai, model pembiayaan dan asuransi, peraturan dan road map atau rencana strategis ke depan mengenai sektor Pertanian. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga