Poin Penting
- OJK memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah dan pertumbuhan nasional
- Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi lokal melalui pembiayaan inklusif, hilirisasi, dan penguatan wirausaha muda
- Kolaborasi OJK, pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dinilai penting untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan potensi unggulan daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi pada Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar OJK dan menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Jakarta, Senin.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong sinkronisasi program pusat dan daerah melalui penguatan perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal dan pemanfaatan data terintegrasi.
Baca juga: OJK Perkuat Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah Lewat Ekspor, Ketahanan Pangan, dan Akses Pembiayaan UMKM
“Kita ingin juga setiap kepala daerah itu memastikan bahwa di dokumen perencanaan pembangunan, ada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), ada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah, ada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), ini semua diterjemahkan dan disandingkan dengan potensi-potensi lokal,” ujar Bima Arya.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya kepala daerah membangun ekosistem ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi alternatif pembiayaan pembangunan.
“Kalau orang berpikirnya simple, TKD (Transfer ke Daerah) dikurangin selesai, ya sudah, nggak akan ke mana-mana. Tapi banyak kepala daerah yang memilih untuk mencari alternatif financing tadi. Bisa KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), pinjaman daerah,” kata Bima.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan bahwa penguatan ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan generasi muda dan penguatan sektor unggulan daerah, termasuk kopi dan pangan.
“Kita ada program 100 ribu Sultan Muda. Bagaimana mereka menjadi pejuang ekonomi, anak-anak muda ini yang memang difasilitasi awalnya, bagaimana mereka menjadi pengusaha yang bankable, bagaimana mereka menjadi pengusaha yang ngerti ekspor,” ujar Herman Deru.
Menurut Herman Deru, kolaborasi dengan OJK dan sektor jasa keuangan menjadi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan yang mendukung pengembangan wirausaha muda di daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa pengembangan sektor peternakan dan pertanian di Jawa Timur terus diperkuat melalui integrasi pembiayaan, hilirisasi, dan regenerasi pelaku usaha muda.
“Kita punya Youth Agri-Future Hub namanya programnya. Dan kita punya program vokasi untuk ruminansia, jadi ada pendidikan formalnya, ada ekosistem informalnya. Ini digabung dengan program KUR yang disosialisasikan ke anak-anak muda tadi sehingga mereka bisa lebih mudah mengakses,” ujar Emil Dardak.
Baca juga: OJK-BI Perkuat Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah dan UMKM
Emil menambahkan bahwa penguatan ekosistem pembiayaan menjadi penting untuk menjembatani kebutuhan peternak rakyat dan pengembangan industri peternakan modern.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan ketahanan pangan.
“Provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Maka yang kita lakukan adalah kita menggunakan collaborative government. Dari unsur OJK kita tarik, BI kita tarik, insan kampus kita tarik, media massa, kemudian pemerintah bersama para bupati dan wali kota,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Ahmad Luthfi, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, BUMD, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keterjangkauan, ketersediaan, dan distribusi komoditas unggulan daerah.
Melalui forum tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pengembangan potensi unggulan daerah. (*)
