Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri pasar modal untuk merespons rencana kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait agenda Climate Action, dengan menciptakan instrumen investasi yang baru berbasis aspek perubahan iklim.
Menurut Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A OJK, Luthfi Zain Fuady, saat ini OJK sudah menangkap isu terkait penetapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani bersama Menteri Keuangan Finlandia untuk menjadi coacher para menteri keuangan dunia dalam mengimplementasikan agenda Climate Action.
“Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi coacher Climate Action bersama Menteri Keuangan Finlandia. Ibu Sri Mulyani akan mengusung aspek terkait perubahan iklim dalam kegiatan finansial, temasuk juga pasar modal,” kata Luthfi saat Opening Session FestiFund 2021 bertema “Reksa Dana untuk Semua” yang digelar PT Indo Premier Sekuritas di Jakarta, Jumat (27/8).
Luthfi berharap agar para pelaku pasar di industri pasar modal juga bisa menangkap rencana-rencana kebijakan yang ada di Kemenkeu terkait implementasi Climate Action yang digagas dalam forum G20. “Industri pasar modal harus bisa menangkap peluang ini dengan mendesain produk baru,” tegasnya.
Dengan demikian, lanjut dia, nantinya bisa tercipta instrumen investasi yang baru berbasis ramah lingkungan atau terkait isu perubahan iklim. “Kami di OJK sudah merespons hal ini. Tentunya, OJK akan sejalan dengan policy pemerintah terkait aspek perubahan iklim,” ucap Luthti. (*)
Poin Penting Harga emas global bergerak fluktuatif dipengaruhi faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, dan geopolitik… Read More
Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More