Ilustrasi: Kantor OJK. (Foto: Muhammad Zulfikar)
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga Maret 2025 kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) sektor perbankan mencapai 18 persen atau Rp1.112,88 triliun dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar 59,05 persen atau Rp526,17 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa kontribusi sektor perbankan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi domestik tidak hanya tercermin dari penyaluran kredit kepada masyarakat maupun pelaku usaha, tapi juga melalui kepemilikan pada instrumen keuangan yang mendukung penguatan kebijakan fiskal dan moneter.
“Per Maret 2025 perbankan mencatatkan kepemilikan sebesar 18 persen pada SBN atau sebesar Rp1.121,88 triliun, serta 59,05 persen pada SRBI atau Rp526,17 triliun,” ucap Dian dalam Konferensi Pers, Jumat, 9 Mei 2025.
Baca juga: Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat Jadi 9,16 Persen di Maret 2025
Dian menyatakan, bahwa hal tersebut mencerminkan bahwa peran aktif perbankan dalam mendukung stabilitas makro ekonomi dan memperkuat fondasi pembiayaan negara.
Sebagai informasi, OJK mencatat pada Maret 2025 kredit perbankan tumbuh meski terpantau melambat, yakni sebesar 9,16 persen year on year (yoy) atau menjadi Rp7.908 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 10,30 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, Dian merinci, kredit investasi tumbuh tertinggi, yaitu sebesar 13,36 persen, diikuti dengan kredit konsumsi 9,32 persen dan kredit modal kerja 6,51 persen.
Baca juga: Tingkatkan Likuiditas, BI Bakal Pangkas Outstanding SRBI
Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada Maret 2025 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 116,05 dan 26,22 persen.
Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) gross perbankan sebesar 2,71 persen dan NPL net sebesar 0,80 persen. Kemudian, untuk loan at risk (LAR) relatif stabil sebesar 9,86 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More