OJK Buka Kantor Perwakilan di Kepulauan Bangka Belitung

Jakarta – Setelah di Provinsi Banten, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menambah keberadaan Kantor OJK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peresmian kantor OJK ini sekaligus mengukuhkan Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijabat oleh Farid Faletehan.

Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar mengatakan, menekankan bahwa salah satu mandat dan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kepada OJK adalah untuk mendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara OJK di daerah dan Pemerintah Daerah dengan para stakeholder.

“Pembentukan Kantor OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wujud komitmen OJK dalam meningkatkan pelaksanaan tugas pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen serta memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan undang-undang,” kata Mahendra dalan keterangannya dikutip 15 Desember 2024.

Menurut Mahendra, kehadiran Kantor OJK di Bangka Belitung akan memiliki peran strategis dalam pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi program dan kebijakan, peningkatan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan serta memberikan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Baca juga: 8 Perusahaan Asuransi dan 14 Dana Pensiun dalam Pengawasan Khusus OJK

Baca juga: Dorong Ekonomi Daerah, OJK Operasikan Kantor Perwakilan di Banten

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sugito mengharapkan keberadaan OJK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan OJK dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Lembaga keuangan, dan Masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami sangat menyambut baik peresmian Kantor OJK Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan percaya bahwa OJK akan menjadi mitra yang sangat strategis dalam mewujudkan program – program pembangunan daerah, baik itu terkait dengan pengembangan sektor keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, maupun pemberdayaan ekonomi Masyarakat,” kata Sugito.

Kantor OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggungjawab atas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di satu kota dan enam kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. 

Hingga triwulan III 2024, jumlah lembaga jasa keuangan di bidang Perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 27 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional, 2 Kantor Cabang Bank Umum Syariah, 10 Kantor Pusat Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta 142 Kantor Cabang dan Kantor Kas BU, BUS, BPR dan BPRS.

Sementara itu, tercatat 91 jaringan kantor lembaga jasa keuangan non-bank di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 19 jaringan kantor sektor Pasar Modal, 29 jaringan kantor sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun.

Kemudian, ada 43 jaringan kantor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Hadirnya Kantor OJK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan semakin optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*)