OJK Beberkan Tantangan Industri BPD dalam Memacu Kinerja

Jakarta – Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih dihadapkan sejumlah tantangan dalam memacu kinerja. Tantangannya pun makin kompleks, sehingga BPD dituntut untuk mencari “jalan ninja” agar tetap bisa tumbuh dan bersaing.

Ria Prastiani, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri perbankan Indonesia, termasuk BPD saat ini harus adaptif dalam menghadapi tantangan yang makin hari makin berat.

“Walaupun secara umum BPD berkinerja positif, namun perbankan rasa-rasanya juga tidak bisa tenang-tenang, karena tantangannya cukup berat. Baik tantangan global, domestik, struktural, yang perlu menjadi perhatian BPD,” ujar Ria dalam acara The Asianpost Regional Champion Forum 2025 “Masa Depan BUMD di Tangan Kepala Daerah Baru”, di Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.

Misalnya, tantangan global. Kata Ria, industri BPD perlu memperhatikan tantangan global yang makin tak menentu. Terutama perubahan kondisi makroekonomi dan global yang dipengaruhi sejumlah peristiwa. Terbaru, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif impor. Lalu, tensi geopolitik seperti konflik India dan Pakistan, hingga perkembangan digitalisasi.

Baca juga: Soal BPD Rentan Intervensi Politik, Anggota BPK Fathan Subchi Bilang Begini

“Ini (perkembangan digitalisasi) akan sangat berpengaruh dan menjadi tantangan kita semua (industri perbankan). Tantangan global ini memicu timbulnya potensi-potensi risiko lain, sedangkan potensi risiko yang sudah ada juga bisa saja terus berkembang,” ujarnya.

Dari sisi domestik, lanjut Ria, industri BPD dihadapkan tantangan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan efisien dinilai akan memengaruhi kinerja BPD.

“Baik langsung atau tidak langsung, kebijakan efisiensi ini akan memengaruhi kinjera BPD,” ujarnya.

Tak kalah pentingnya, lanjut Ria, adanya gap antara tingkat literasi dan inklusi di daerah. Kemudian, ditambah lagi soal indeks literasi digital di Indonesia belum yang merata. Kata Ria, menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahwa indeks literasi digital Indonesia berada di level 43,34.

“Angka ini menunjukkan masyarakat kita ini cukup terampil dalam ranah digital, namun belum optimal dalam pemanfaatan secara produktif dan ekonomi. Nah ini perlu menjadi perhatian BPD,” ujarnya.

Dalam ranah kompetisi bisnis, lanjut Ria, persaingan antara BPD dengan pemain bank besar tak bisa terhindarkan dan makin kompetitif. Apalagi saat ini, sebagian bank besar latah menggarap segmen atau market dari BPD.

“Kadang kala mereka mengambil pasar yang sama, namun kami yakin BPD punya captive market seperti transaksi ASN. Tapi tetap, BPD dituntut juga untuk mengembangkan produk dan layanan agar bisa bersaing,” jelas Ria.

Meski dihadapkan sejumlah tantangan, kinerja industri BPD terus menunjukkan tren positif. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) Achmad Syamsudin. Menurutnya, kinerja BPD seluruh Indonesia terus menunjukkan kinerja yang impersif. Hal ini terlihat dari peningkatakn sejumlah indikator keuangan yang telah dicetak BPD di seluruh Indonesia.

“Per Desember 2024, total aset BPD di Indonesia mencapai Rp1.021,88 triliun secara tahunan, naik 3,70 persen dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp985,41 triliun,” ujar Achmad di kesempatan yang sama.

Baca juga: Begini 7 Arah Kebijakan Transformasi BUMD Jakarta

Dari sisi funding, lanjut Achmad, BPD seluruh Indonesia mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp752,68 triliun, naik 3,06 persen year on year (yoy) dari sebelumnya, yakni Rp730,33 triliun. Sementara untuk realisasi kredit, penyaluran kredit BPD seluruh Indonesia pada Desember 2024 naik 6,49 yoy menjadi Rp658,60 triliun.

Dia melanjutkan, capaian kinerja tersebut tak lepas dari sinergi antara BPD dan pemerintah daerah. Tanpa itu, tantangan BPD makin berat dalam menggenjot kinerja yang bermuara pada peningkatan ekonomi daerah.

“BPD/BPR harus tetap bersinergi dengan pemerintah daerah melalui peningkatan peranannya dalam membangun dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah,” jelasnya. (*)