Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengampanyekan ‘Ayo Menabung’ dalam rangka Hari Menabung Sedunia.
Kampanye ‘Ayo Menabung’ digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) sebagai bagian dari penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) yang dikeluarkan pada 1 September 2016.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, kampanye ‘Ayo Menabung’ dimaksudkan untuk membangkitkan kembali budaya menabung dan investasi bagi masyarakat Indonesia.
Dia berharap masyarakat semakin mengenal ragam produk dan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas menabung dan investasi di lembaga jasa keuangan formal.
“Lembaga jasa keuangan formal dapat menjadi basis peningkatan likuiditas tabungan domestik untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan kemandirian ekonomi masyarakat,” kata Muliaman di acara ‘Ayo Menabung’ di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin 31 Oktober 2016.
Dia melanjutkan, kampanye ‘Ayo Menabung’ tidak hanya identik dengan menabung di bank tetapi juga pada produk industri keuangan non bank dan pasar modal.
Dengan begitu, nantinya seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan produk industi keuangan yang tidak hanya di tabungan perbankan, tetapi juga di perlindungan asuransi, dan lainnya.
“Bisa juga menabung untuk cicilan di lembaga pembiayaan, menabung untuk hari tua di dana pensiun, menabung emas di pergadaian serta menabung saham dan reksa dana di pasar modal,” tuturnya.
Perluasan istilah menabung itu, ungkapnya, merupakan strategi OJK bersama IJK untuk semakin meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan yang diharapkan dapat dapat memperbaiki kesejahteraan.
“Dengan pembangunan yang sedang gencar kita laksanakan, kita ingin memperkuat kemandirian pembangunan kita, termasuk aspek finansial melalui mobilisasi dana semaksimal mungkin,” Tutupnya. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More