Headline

OJk Bakal Jewer BPR yang Tak Punya Audit Internal

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal inti lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar untuk memiliki fungsi audit internal. Pasalnya menurut Pasal 59 POJK Tata Kelola BPR, BPR yang tidak memenuhi aturan tersebut akan dikenakan sanksi.

“Pengenaan sanksi pemenuhan struktur organisasi audit intern mulai berlaku 1 April 2017,” kata Direktur Penilaian dan Pengaturan BPR OJK Ayahandayani K. dalam acara 3 Days Technical Workshop “Internal Audit BPR: Optimalisasi Peran dan Menciptakan Internal Auditor yang Handal” yang digelar Infobank Institute dan Perbarindo di Jakarta, Kamis 7 April 2016.

Paling lambat pelaporan tentang struktur itu adalah 31 Maret 2017. Fungsi audit intern tersebut untuk memastikan BPR dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham.

OJK juga menyarankan BPR melakukan rotasi auditor internal. Selain itu kepala fungsi audit intern juga harus melakukan review secara cermat terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan.

“Kita juga minta pemenuhan standar kode etik auditor, untuk kode etiknya memang belum ada, tapi sudah ada standar internasionalnya,” tambah Ayahandayani.

Soal jumlah pegawai audit intern, menurutnya tidak ada pengaturan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan BPR.

“Kita memang gak wajibkan untuk BPR dengan modal di bawah Rp50 miliar, tapi cukup menunjuk pejabat eksekutif, tapi apakah satu pejabat ini cukup untuk awasi BPR yang mungkin cabangnya banyak, kita gak atur tapi kita harapkan Direktur Utamanya bisa menilai kebutuhannya,” tambahnya.

Dalam POJK Tata Kelola BPR juga disebutkan untuk BPR dengan modal inti lebih dari atau sama dengan Rp80 miliar Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. BPR juga wajib memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. (*) Ria Martati

 

Editor: Paulus Yoga

Paulus Yoga

Recent Posts

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

2 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

2 hours ago

Bos BTN Laporkan Penurunan NPL Konstruksi di Bawah 10 Persen

Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More

3 hours ago

IHSG Berbalik Ditutup Menguat 0,39 Persen, Mayoritas Sektor Hijau

Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,39% ke level 7.307,58 pada perdagangan 9 April 2026. Mayoritas… Read More

3 hours ago

Purbaya Ungkap Pengadaan Motor Listrik untuk SPPG Sempat Lolos Meski Ditolak

Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More

4 hours ago

Tak Perlu Ribet Tukar Uang, Belanja di Korea Selatan Kini Cukup Scan QR Livin’ by Mandiri

Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More

4 hours ago