Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong efisiensi industri perbankan di tanah air, yang dinilai akan menjadi salah satu kunci sukses dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Untuk meningkatkan efisiensi perbankan, OJK menyiapkan insentif dari sisi persyaratan pembukaan jaringan kantor lewat diskon alokasi modal inti. Namun demikian, bank harus bisa memenuhi tingkat marjin bunga bersih (NIM) dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sesuai ketentuan otoritas.
Secara umum, perbankan bisa memanfaatkan insentif dari OJK bila memenuhi tingkat NIM di bawah 4,5%. Sementara untuk BOPO, ditetapkan di bawah 75% untuk kelompok BUKU 3 dan 4, serta di bawah 85% untuk kelompok BUKU 1 dan 2. Bank-bank yang BOPO dan NIM-nya jauh di bawah ketentuan bahkan dimungkinkan mendapat insentif lebih besar.
Sementara bank-bank di luar kriteria tersebut akan memperoleh tindakan pengawasan. Pengawas bisa meminta action plan dari bank untuk mengurangi NIM dan BOPO hingga memberikan sanksi pengurangan tingkat kesehatan.
“Tergantung kasusnya, nanti pengawas akan mengundang bank ada masalah apa, seperti apa langkahnya, bisa saja kita minta supervisory action untuk meningkatkan efisiensi, bisa pinalti di tingkat kesehatan, governance dan lain-lain,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon di Gedung OJK, Kamis, 28 April 2016 . (*) Ria Martati
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More