OJK: Aset Keuangan Syariah Tembus Rp2.972,94 Triliun per Juni 2025

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, industri jasa keuangan syariah nasional menunjukkan kinerja solid. Per Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.972,94 triliun, tumbuh 8,21 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan pangsa pasar sebesar 11,47 persen terhadap industri keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, kinerja positif juga tecermin pada sektor perbankan syariah nasional yang meningkat 7,83 persen yoy menjadi Rp967,33 triliun.

Pertumbuhan ini, kata Dian, lebih tinggi dibandingkan aset perbankan nasional dan konvensional yang masing-masing tumbuh 6,40 persen dan 6,29 persen.

Lebih lanjut, kinerja tersebut turut mendorong kenaikan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional hingga 7,41 persen.

Baca juga: Bos OJK: Dinamika Domestik Sepekan Berdampak Terbatas ke Pasar Saham

Sementara itu, aset pasar modal syariah tumbuh 8,23 persen yoy menjadi Rp1.828,25 triliun, serta aset IKNB syariah naik 10,20 persen yoy menjadi Rp177,32 triliun pada periode yang sama.

“Pertumbuhan ini terjadi di tengah ketidakpastian global, sekaligus membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendukung perekonomian domestik,” jelas Dian dalam pertemuan dengan kalangan pengusaha dan industri perbankan syariah di Provinsi Aceh, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Luncurkan Roadmap RP3SI

Dalam rangka mendorong kinerja perbankan syariah dan pengembangan ekonomi syariah, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 (RP3SI).

Tujuannya, menghadirkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional maupun daerah. 

Menurut Dian, sebagai bagian dari mandat RP3SI, OJK secara rutin menggelar Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah dan mengembangkan produk inovatif, salah satunya Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah yang inklusif.

“Program ini telah diterapkan secara sinergis bersama pemerintah daerah guna mendukung pengembangan Kota Wakaf di Tasikmalaya dan Kabupaten Siak, dengan dana wakaf dikelola secara produktif untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memberikan akses pembiayaan bagi UMKM melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif dan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah,” terangnya.

Baca juga: AAUI Minta Relaksasi Pemenuhan Ekuitas Minimum 2026 ke OJK, Ini Alasannya

Untuk mendukung pengembangan produk tersebut, OJK juga secara konsisten menyelanggarakan workshop produk unik perbankan syariah bagi industri BPRS di berbagai daerah. 

Tahun ini, fokus workshop adalah CWLD dan pembiayaan istishna’. Melalui inisiatif tersebut, OJK berharap sinergi antara fungsi sosial dan komersial semakin kuat, dengan pemanfaatan dana sosial seperti wakaf sekaligus menyediakan solusi pembiayaan untuk segmen rumah indent, renovasi rumah, dan pemesanan barang/jasa jangka pendek.

Komitmen OJK pada UU P2SK

OJK menegaskan komitmennya untuk menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penting penguatan perekonomian nasioonal dan daerah. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), OJK membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS).

“Dengan turut melibatkan berbagai pakar eksternal yang kompeten di bidangnya, KPKS diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengakselerasi perkembangan keuangan syariah nasional sekaligus mendukung pelaksanaan program ekonomi dan prioritas pembangunan nasional dan daerah,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra