Keuangan

OJK Akan Tindak Tegas Pelanggar Market Conduct

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas menyatakan akan mengawasi secara ketat pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) melalui pengawasan perilaku PUJK atau market conduct yang mengharuskan aspek pelindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan, jika nantinya terjadi pelanggaran dalam market conduct tersebut OJK akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU PPSK).

“Ini juga diatur untuk pelanggaran market conduct ini sangat jelas sanksinya baik administratif mulai dari surat teguran sampai dengan dicabutnya izin usaha, kemudian ada sanksi pidana ini ancamannya 2-10 tahun dan ada pidana denda sampai dengan Rp250 miliar,” ucap Friderica di Jakarta, 14 Maret 2023.

Kemudian, OJK juga telah menyusun langkah-langkah pengawasan market conduct secara onsite maupun offsite untuk memastikan penerapan ketentuan pelindungan konsumen.

“Yang pertama kita melakukan pemeriksaan tematik di pengaduan konsumen kita lihat, apa pengaduan-pengaduan terbanyak yang diterima oleh OJK, misalnya di beberapa tahun belakang mereka membuat perjanjian yang tidak mengedepankan perlindungan konsumen atau PUJK-nya semena-mena, itu termasuk perjanjian yang akan kita periksa,” imbuhnya.

Lalu, langkah yang kedua adalah pemeriksaan khusus, hal ini dilakukan ketika PUJK atau industri telah mendapatkan banyak pengaduan oleh para konsumen, sehingga OJK akan terjun langsung ke lapangan atau secara onsite untuk mengidentifikasi PUJK tersebut.

“Kemudian, market intelligence, ini juga kami melakukan mystery shopping, kita melakukan mystery calling, in-depth interview, dan customer testimony, kami akan menyewa third party, independent party untuk berpura-pura membeli produk dan jasa (PUJK),” ujar Friderica.

Adapun, langkah yang terakhir adalah pemantauan perilaku PUJK secara tidak langsung melalui iklan, penilaian sendiri, internal dispute resolution (IDR), dan eksternal dispute resolution (EDR).

OJK pun berpedoman pada prinsip strike the right balance yang berpegangan bahwa jika konsumen terlindungi dengan baik maka industri jasa keuangan akan semakin berkembang karena besarnya kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

OJK Usulkan 5 Kode Etik Bankir Syariah, Begini Isinya

Jakarta - Pangsa pasar sektor keuangan syariah di Indonesia sangat besar, didukung oleh populasi umat… Read More

53 mins ago

Amankan Pasokan Ikan Jelang Lebaran, PT Perikanan Indonesia Terapkan Strategi Ini

Jakarta - PT Perikanan Indonesia, anggota ID Food, menerapkan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan,… Read More

1 hour ago

Gotrade Indonesia Pede Pengguna dan Transaksi Tumbuh 100 Persen, Ini Alasannya

Jakarta – Platform investasi saham Amerika Serikat (AS), Gotrade Indonesia membidik jumlah pengguna dan volume… Read More

1 hour ago

Alhamdulillah! Ekosistem Ekonomi Syariah RI Terus Tumbuh, Ini Buktinya

Jakarta - Indonesia sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia memiliki keuntungan tersendiri… Read More

1 hour ago

Bank BJB Tunjuk Yusuf Saadudin jadi Direktur Utama, Ini Profilnya

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB menunjuk Direktur… Read More

2 hours ago

Sambut Ramadhan, Tugu Insurance Perkuat Kepedulian terhadap Disabilitas

Jakarta – Bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam berkontribusi kepada… Read More

3 hours ago