OJK Akan Bongkar Habis Tata Kelola Asuransi

OJK Akan Bongkar Habis Tata Kelola Asuransi

OJK Akan Bongkar Habis Tata Kelola Asuransi
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Bogor – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan reformasi di sektor jasa perasuransian Indonesia yang selama ini diwarnai sejumlah peristiwa gagal bayar di asuransi jiwa.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK mengatakan, reformasi harus dilakukan dan sekarang adalah momentum untuk melakukannya seiring dengan akan diputuskannya Rencana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Sekarang adalah momentum yang tepat untuk reformasi di industri perasuransian, yang sejak krisis moneter 1998 belum dilakukan,” ujar Ogi pada acara Focus Group Discussion yang dilakukan OJK dengan Senior Editor Media Massa di Bogor, 2 Desember 2022.

Menurutnya, reformasi di industri asuransi meliputi sejumlah area, dari ekosistem bisnisnya, tata kelolanya, manajemen risikonya, reasuransi, hingga sistem penjaminan polis.

“Untuk penguatan risk managemet perusahaan asuransi harus memiliki aktuaris. Kemudian untuk menjadi peserta lembaga penjamin polis, kriterianya adalah perusahaan asuransi yang sehat dan polis yang dijamin adalah polis proteksi, bukan investasi,” jelasnya.

OJK juga berusaha menyelesaikan kasus-kasus yang melilit seperti yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB). Ogi menambahkan, untuk menentukan opsi terbaik untuk penyelesaikan AJBB pihaknya sudah meminta masukan dari World Bank.

“Kami sudah meminta World Bank untuk melakukan review terhadap kewajiban aktuaria AJBB, lalu menilai terhadap asetnya, baik financial maupun asset tetap seperti bangunan, sebab kalau kewajiban lebih besar daripada asset berarti ada gap,” ungkap Ogi.

World Bank sudah memberikan tiga rekomendasi. Satu, menyehatkan dengan mengurangi liabilitas atau hair cut. Dua, likuidasi. Tiga, demutualisasi, dengan melibatkan investor baru.

“Kewenangan OJK adalah memberi rambu-rambu, kalau hair-cut bagaimana, kalua likuidasi seperti apa, kalau demutualisasi bagaimana. Ini dituangkan dalam RKP (rencana penyehatan keuangan). Keputusan keputusan dari mereka dan kami menunggu itu. Mau mengundang investor baru atau jalan sndiri. Mudah-mudahan dalam waktu waktu dekat RPK-nya yang rasional bisa disampaikan,” imbuh Ogi. (*) KM

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]