OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sebanyak 214 perusahaan pergadaian di Indonesia telah mengantongi izin usaha resmi. Jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan banyaknya pegadaian ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat.
“Hingga Agustus 2025, terdapat 214 perusahaan pegadaian di Indonesia yang telah berizin usaha dari OJK,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, prospek bisnis pergadaian di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset secara industri hingga Agustus 2025.
Berdasarkan data OJK, aset industri pergadaian telah mencapai Rp129,83 triliun, tumbuh 27,36 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
Baca juga: OJK Resmi Bubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, total penyaluran oleh industri pergadaian per Agustus 2025 tercatat sebesar Rp108,30 triliun, atau meningkat sebesar 28,67 persen YoY.
“Penyaluran terbesar dilakukan dengan sistem gadai, yaitu sebesar Rp90,08 triliun atau 83,17 persen dari total penyaluran,” jelasnya.
Di sisi lain, keberadaan pergadaian ilegal masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), terdapat lebih dari 230 perusahaan gadai ilegal yang masih beroperasi di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring dinamika kondisi ekonomi.
“Jumlahnya pun bisa sangat berkembang sesuai dengan situasi,” jelasnya.
Baca juga: Inilah Alasan OJK Rilis Roadmap Penguatan Industri Pergadaian
Sebagai upaya penertiban, OJK mendorong para pelaku usaha gadai ilegal agar segera mengajukan permohonan izin usaha. Selain itu, OJK juga sedang menyiapkan deregulasi guna memudahkan proses perizinan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk masuk ke sektor formal. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More
Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More