Perbankan

NPL Rendah Jadi Cerminan Tata Kelola Bank Himbara yang Prudent

Jakarta – Rasio non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di bank-bank BUMN yang relatif kecil menjadi cerminan tata kelola kredit yang prudent. Ini tidak lepas dari banyaknya koridor ketentuan eksternal maupun internal yang harus dipatuhi bankir-bankir pelat merah sebagai rambu rambu agar pelaksanaan proses pemberian kredit memenuhi kaidah prudential banking.

Perbankan adalah sektor jasa yang landasan bisnisnya adalah kepercayaan. Oleh karena itu perbankan merupakan industri yang highly regulated seiring dengan banyaknya aturan yang terdapat di industri ini, terlebih lagi untuk bank-bank BUMN.

Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto meyakini, proses penyaluran kredit di bank- bank BUMN sudah sesuai dengan koridor. Ini dapat dilihat dari rasio NPL bank-bank BUMN yang rendah.

“Kalau kita lihat dari persentasi NPL yang begitu kecil, mengkonfirmasi bahwa prosedural dari di Bank BUMN dalam konteks penyaluran kredit, sudah on the track,” ujar Ryan secara daring, Senin, 27 Februari 2023.

Berdasarkan catatan Biro Riset Infobank (birI), di tahun 2022 kualitas kredit bank-bank Himbara mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatatkan NPL gross 2,81%, pada kuartal IV 2022, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tercatat 3,70%.

Sementara itu, NPL dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. turun dari 3,08% di 2021 menjadi 2,82% di 2022. Begitu juga dengan NPL dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang membaik dari posisi 2,81% menjadi 1,88% di 2022. Kemudian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan NPL 3,38% di 2022, turun dari 3,70% tahun lalu.

Menurut Ryan, Bank BUMN punya aturan ketat yang harus dipenuhi dalam menyalurkan kredit. Selain itu, setiap pejabat di Bank BUMN harus mematuhi prinsip prinsip good corporate governance (GCG) terkait dengan transparansi keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas dan tata Kelola. Penyaluran kredit yang sudah sesuai ketentuan.

Adapun masih adanya kredit macet tidak lepas dari kendala ekonomi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 dan terhambatnya ekspor impor karena perang Rusia dan Ukraina. “Itu membuat Sebagian kecil debitur Bank BUMN mengalami kegagalan usaha sehingga timbul NPL,” ungkapnya. (*). Dicky F.

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

4 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

5 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

8 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

9 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

9 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

11 hours ago