Perbankan

NPL Rendah Jadi Cerminan Tata Kelola Bank Himbara yang Prudent

Jakarta – Rasio non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah di bank-bank BUMN yang relatif kecil menjadi cerminan tata kelola kredit yang prudent. Ini tidak lepas dari banyaknya koridor ketentuan eksternal maupun internal yang harus dipatuhi bankir-bankir pelat merah sebagai rambu rambu agar pelaksanaan proses pemberian kredit memenuhi kaidah prudential banking.

Perbankan adalah sektor jasa yang landasan bisnisnya adalah kepercayaan. Oleh karena itu perbankan merupakan industri yang highly regulated seiring dengan banyaknya aturan yang terdapat di industri ini, terlebih lagi untuk bank-bank BUMN.

Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto meyakini, proses penyaluran kredit di bank- bank BUMN sudah sesuai dengan koridor. Ini dapat dilihat dari rasio NPL bank-bank BUMN yang rendah.

“Kalau kita lihat dari persentasi NPL yang begitu kecil, mengkonfirmasi bahwa prosedural dari di Bank BUMN dalam konteks penyaluran kredit, sudah on the track,” ujar Ryan secara daring, Senin, 27 Februari 2023.

Berdasarkan catatan Biro Riset Infobank (birI), di tahun 2022 kualitas kredit bank-bank Himbara mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatatkan NPL gross 2,81%, pada kuartal IV 2022, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tercatat 3,70%.

Sementara itu, NPL dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. turun dari 3,08% di 2021 menjadi 2,82% di 2022. Begitu juga dengan NPL dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang membaik dari posisi 2,81% menjadi 1,88% di 2022. Kemudian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan NPL 3,38% di 2022, turun dari 3,70% tahun lalu.

Menurut Ryan, Bank BUMN punya aturan ketat yang harus dipenuhi dalam menyalurkan kredit. Selain itu, setiap pejabat di Bank BUMN harus mematuhi prinsip prinsip good corporate governance (GCG) terkait dengan transparansi keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas dan tata Kelola. Penyaluran kredit yang sudah sesuai ketentuan.

Adapun masih adanya kredit macet tidak lepas dari kendala ekonomi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 dan terhambatnya ekspor impor karena perang Rusia dan Ukraina. “Itu membuat Sebagian kecil debitur Bank BUMN mengalami kegagalan usaha sehingga timbul NPL,” ungkapnya. (*). Dicky F.

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Purbaya Ungkap Pengadaan Motor Listrik untuk SPPG Sempat Lolos Meski Ditolak

Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More

29 mins ago

Tak Perlu Ribet Tukar Uang, Belanja di Korea Selatan Kini Cukup Scan QR Livin’ by Mandiri

Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More

1 hour ago

Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI 2026 ke 4,7 Persen, Purbaya: Mereka Salah Hitung

Poin Penting Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7 persen dari 4,8… Read More

1 hour ago

GrabX 2026

Grab resmi memperkenalkan 13 fitur berbasis kecerdasan buatan dalam ajang tahunan GrabX 2026.Peluncuran GrabX 2026… Read More

1 hour ago

Hasil Investigasi PBB: TNI Tewas di Lebanon Akibat Peluru Tank Israel

Poin Penting Temuan PBB menyebutkan peluru yang menewaskan prajurit TNI pada 29 Maret ditembakkan dari… Read More

1 hour ago

BI Catat DPK Valas Bank Capai Rp1.367,2 Triliun per Februari 2026

Poin Penting BI mencatat DPK valas Februari 2026 sebesar Rp1.367,2 triliun, relatif stabil dibanding Januari,… Read More

1 hour ago