Nilai Penjaminan Simpanan di Indonesia di atas Standar Dunia

Bali — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Berdasarkan regulasi LPS, nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah, atau setara dengan 35,1 kali PDB per kapita nasional di tahun 2020.

“Pernah ada yang bertanya kenapa tidak dinaikkan hingga Rp5 miliar atau lebih tinggi lagi. Kami dalam melakukan kebijakan ini selalu berpegang pada regulasi dan standar dunia yang rata-rata 7 kali PDB per kapita, jadi LPS itu sejatinya sudah jauh di atas standar lembaga penjamin simpanan yang ada di dunia,” ujarnya di acara Sarasehan Temu Stakeholder Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Bali, (9/4/2021).

Hingga saat ini, nominal simpanan yang dijamin mencapai 51,34% dari total simpanan. Sedangkan cakupan rekening dengan saldo mencapai Rp2 miliar mencapai 99,91% dari total rekening, atau setara dengan 351.269.722 rekening, rekening tersebut dilindungi dan dijamin 100 persen oleh LPS. “Artinya masyarakat tidak perlu khawatir tentang keamanan dananya di perbankan,” tambah Purbaya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan mengenai perkembangan positif perekonomian nasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, dari monitoring yang dilakukan oleh LPS, terpantau adanya pertumbuhan jenis simpanan berbentuk giro yang cukup signifikan sedangkan simpanan dalam bentuk deposito tumbuh yang relatif lambat.

“Dalam beberapa bulan terakhir ternyata pertumbuhan deposito tumbuhnya semakin lambat, sementara pertumbuhan giro tumbuhnya cukup tinggi. Artinya sebagian besar masyarakat sudah mengalihkan uangnya dari deposito ke giro untuk memulai belanja, atau mulai melakukan ekspansi bisnis. Ini menandakan bahwa ekonomi kita ke depan kelihatannya akan semakin cerah, kebijakan yang dilakukan oleh KSSK maupun perbankan sepertinya sudah memberikan dampak yang sangat positif kepada perekonomian kita,” jelas Purbaya lagi.

Terkait dengan adanya permintaan Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) perihal penghapusan pembayaran premi, menurutnya, hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena regulasi yang ada saat ini tidak mengakomodir hal tersebut. Namun demikian, LPS akan mengkaji dan mengevaluasi, terlebih jika hal tersebut memang dimungkinkan dan berdampak positif kepada perekonomian nasional, utamanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Yang menjadi salah satu kelemahan ekonomi kita sekarang yakni kredit belum tumbu. Apakah Perbanas bisa mengimbau para anggotanya untuk meningkatkan penyaluran dananya dalam bentuk kredit, atau mengurangi penempatan (dananya) di BI. Di sisi lain kami akan dengan serius melakukan evaluasi dan pertimbangan, termasuk berkoordinasi dengan DPR apakah bisa menyesuaikan pengaturan premi tersebut, karena kami menilai, kalau itu benar-benar berdampak positif, maka ini akan mempercepat recovery ekonomi nasional,” ujarnya.

Sarasehan Temu Stakeholder Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah kesinambungan kegiatan sebelumnya yang digelar di Semarang pada tanggal  25 Maret 2021 dan Surabaya pada tanggal 1 April 2021. Pada forum kali ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta kalangan asosiasi pengusaha dan perbankan nasional.

Forum ini bertujuan mempertemukan otoritas industri keuangan nasional, yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS dengan para wakil rakyat Anggota Dewan dari Komisi XI DPR RI, serta kalangan pengusaha, guna terjalinnya komunikasi yang intensif dan efektif kepada seluruh stakeholdersdan masyarakat umum demi percepatan PEN. (*)