BTN-Kemendagri; Kerja sama. (Foto: Paulus Yoga)
Usai menandatangai kerja sama dengan pihak Kemendagri, pihak BTN mengklaim akan mengembangkan kerjasama lanjutan terkait bisnis Bank BTN. Dwitya Putra
Jakarta–Dukung penerapan single identity, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki pusat data identitas Warga Negara Indonesia. Kerja sama ini merupakan langkah awal yang dibangun BTN terkait dengan sistem yang menyangkut identitas nasabah.
Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengatakan, rencananya pihaknya akan mengembangkan kerja sama lanjutan bersama Kemendagri tentang banyak hal terkait bisnis perseroan. Kerja sama ini diharapkan mempunyai nilai strategis bagi pengembangan bisnis kedua belah pihak.
“Diharapkan bisnis perbankan yang dimiliki oleh Bank BTN dengan dukungan jaringan layanan yang luas, sumber daya yang kompeten disamping dukungan IT modern dapat dimanfaatkan untuk keperluan Kemendagri,” kata Maryono di Jakarta, Senin, 7 September 2015.
Namun apa keuntungannya buat BTN? Terkait dengan kerja sama yang ditandatangani tersebut, menurut Maryono akan bermanfaat khususnya bagi BTN dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan pelayanan akan lebih mudah dan cepat kepada calon nasabah, keakuratan dan kecepatan dalam proses validasi dan verifikasi terkait data nasabah, mempermudah proses pengkinian atau pembaharuan data demografi nasabah, mendukung perencanaan dan pengembangan produk dan jasa layanan perbankan.
Bank BTN per 30 Juni 2015 telah memiliki 820 kantor layanan (kovensional dan syariah), ditambah 4.000 layanan online di Kantor Pos, 1.830 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan terhubung dengan seluruh ATM jaringan dengan jumlah lebih dari 50.000 ATM. Bank BTN terhubung dengan jaringan Visa / Plus dan MEPS. Bank BTN juga telah memiliki elektronik banking dengan layanan mobile banking, portal BTN properti, internet banking baik untuk perorangan maupun korporat. Perseroan juga telah dilengkapi dengan kantor layanan prioritas sebanyak 34 kantor yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. (*)
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More