News Update

Nih Alasan BUMN Belum Minat IPO

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui, ada beberapa hal yang menghambat para perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya belum minat untuk go public atau melakukan pencatatan saham di Bursa lewat mekanisme IPO. Salah satunya terkait peraturan yang wajib dilakukan setelah menjadi perusahaan terbuka.

“Meningkatkan minat perusahaan go public tidak hanya bicara penyederhanaan aturan pada saat mereka masuk. Karena dari beberapa kajian OJK, ada beberapa isu yang menjadi perhatian kita yang disampaikan oleh emiten yang sudah di dalam atau calon emiten, mereka merasa berat dengan kewajiban setelah menjadi emiten,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Modal OJK, Nurhaida, di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017.

Ia mengungkapkan, salah satu peraturan yang membuat perusahaan baik BUMN atau swasta dalam melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yakni, kewajiban emiten dalam melakukan pelaporan yang terbilang rumit dalam rangka melakukan aksi korporasi.

“Makanya di 2016 kami sudah sederhanakan aturan mengenai merger. Salah satunya kalau ada emiten yang merger dengan anaknya atau dua Tbk yang merger kita sederhanakan,” terangnya.

Akan tetapi, Nurhaida menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan berhenti melakukan sosialisasi tentang manfaat go public kepada anak-anak usaha BUMN ataupun perusahaan swasta lainnya. Sebab, meski rumit, banyak manfaat yang bisa diperoleh perseroan dari pasar modal.

OJK sendiri, lanjutnya telah mengumpulkan 12 anak usaha BUMN guna menjelaskan proses go public. Dalam kesempatan itu OJK menjelaskan pentingnya go public dan menceritakan beberapa kisah sukses BUMN yang melakukan pencatatan Saham di Bursa.

“Kita juga berikan kisah sukses BUMN yang go public, mudah-mudahan dapat 50% dari situ saja kita sudah senang,” jelasnya. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Jumlah Peserta Regulatory Sandbox Menurun, OJK Beberkan Penyebabnya

Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More

2 hours ago

OJK Siap Dukung Target Ekonomi 8 Persen, Begini Upayanya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More

6 hours ago

BPKH Ajak Pemuda Gunakan DP Haji sebagai Mahar Pernikahan

Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More

8 hours ago

OJK Bakal Terbitkan 3 Aturan Baru Pasar Modal di Akhir 2024, Ini Bocorannya

Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More

8 hours ago

Penjualan Trisula Textile Naik 19 Persen di Q3 2024, Ini Penopangnya

Jakarta - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam, dan fashion berhasil… Read More

8 hours ago

AFPI Edukasi PMI di Hong Kong Terkait Fintech Lending

Jakarta – Guna meningkatkan literasi keuangan para pekerja migran Indonesia (PMI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFPI)… Read More

8 hours ago