Keuangan

Ngeri! Banyak Polis WanaArtha yang Tak Tercatat, Nilainya Tembus Rp12 Triliun

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Life (Wanaartha Life/PT WAL) akibat tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas dan adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang mengakibatkan kerugian terhadap pemegang polis. Saat ini, OJK sedang menunggu laporan terakhir yang sebenarnya dari PT WAL.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB menjelaskan, berdasarkan hasil laporan keuangan auditing di tahun 2019, kewajiban dari PT WAL masih dalam kondisi seolah-olah normal. Saat itu kewajiban perusahaan sebesar Rp3,7 triliun, namun aset-nya melebihi daripada kewajibannya yang sebesar Rp4,71 triliun dengan ekuitas yang positif sebesar Rp977 miliar.

“Namun, pada saat dilakukan auditing tahun 2020, kantor akuntan publik menyatakan adanya polis yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan dan ketika itu dimasukan kedalam catatan laporan keuangan perusahaan, maka liabilitasnya kewajiban PT WAL meningkat menjadi Rp15,84 triliun di 2020, naik kurang lebih Rp12,1 triliun, kemudian dari asetnya naik sedikit 5,68 triliun sehingga ekuitasnya negatif Rp10,187 triliun,” jelas Ogi, Senin, 5 Desember 2022.

Lebih lanjut, laporan keuangan berikutnya tidak diaudit dan masih menunjukan bahwa kewajiban masih lebih besar daripada aset, yakni tidak bisa ditutup oleh para pemegang saham untuk melakukan top up modal ataupun mencari investor baru.

Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB OJK Moch. Muchlasin menambahkan, mengenai kewajiban hal ini sangat tergantung dengan jumlah pemegang polis. Catatan terakhir, OJK masih mengklarifikasi kepada perusahaan dan direksi PT WAL berapa jumlah pemegamng polis yang sebenarnya.

“Data terakhir ada 28 ribu pemegang polis yang dialporkan dalam sistem mereka dengan kurang lebih 100 ribu jumlah peserta, namun ini kita minta untuk dilakukan sensus dan survei serta angka angka 28 ribu itu masih ada kemungkinan untuk berubah sesuai dengan hasil verifikasi yang dialkukan oleh PT WAL,” ungkapnya.

Saat ini, OJK sedang menunggu laporan dari PT WAL pasca penutupan untuk menentukan jumlah pemegang polis yang sebenarnya dengan jumlah pesertanya.

Sebagai informasi, salah satu upaya dari OJK dalam melakukan penindakan yaitu, penelusuran atas aset pemegang saham pengendali PT WAL beserta harta pribadinya, termasuk melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen. Hal tersebut dilakukan, sebagai upaya maksimal untuk melindungi kepentingan pemegang polis dengan tetap menjunjung proses hukum dan ketentuan yang berlaku. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Recent Posts

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

1 hour ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

2 hours ago

Peluncuran Reksa Dana Indeks ESGQ45 IDX KEHATI

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More

3 hours ago

Pacu Bisnis, Bank Mandiri Bidik Transaksi di Ajang GATF 2024

Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More

3 hours ago

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

5 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

5 hours ago