Ilustrasi: Krisis utang negara Afrika. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Hingga Jumat (19/5/2023), pembahasan mengenai plafon utang antara Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan para negosiator dari fraksi Partai Republik di parlemen masih alot.
Kedua pihak pun menyatakan belum ada pertemuan lanjutan membahas peningkatan plafon utang dari level saat ini yang mencapai $31,4 triliun.
Padahal, tenggat pembayaran plafon utang AS jatuh pada 1 Juni mendatang. Apabila pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah pelik ini bersiap menghadapi risiko gagal bayar utang untuk kali pertama dalam sejarah.
“Kami berdiskusi dengan sangat, sangat terbuka mengenai posisi kami saat ini, tentang hal-hal yang harus dilakukan,” kata Perwakilan faksi Republik, Garret Graves, melansir VOA, Jumat (19/5/2023),
Dirinya mengulangi pernyataan Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengenai perlunya kemajuan untuk mengubah “lintasan” defisit belanja pemerintah dan utang yang meningkat dengan cepat.
“Kita harus membelanjakan lebih sedikit dari tahun sebelumnya,” kata McCarthy.
Negosiator kedua dari Partai Republik Patrick McHenry mengatakan, parlemen AS akan diberi penjelasan mengenai status negosiasi. Kedua legislator itu tidak mengatakan mengenai kemajuan apa pun.
Dirinya pesimis bahwa kedua belah pihak dapat memenuhi target kesepakatan pada akhir pekan ini, agar bisa diajukan ke Kongres untuk disetujui dalam beberapa hari mendatang.(*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More
Poin Penting Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat yang… Read More