Jakarta – Hingga Jumat (19/5/2023), pembahasan mengenai plafon utang antara Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan para negosiator dari fraksi Partai Republik di parlemen masih alot.
Kedua pihak pun menyatakan belum ada pertemuan lanjutan membahas peningkatan plafon utang dari level saat ini yang mencapai $31,4 triliun.
Padahal, tenggat pembayaran plafon utang AS jatuh pada 1 Juni mendatang. Apabila pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah pelik ini bersiap menghadapi risiko gagal bayar utang untuk kali pertama dalam sejarah.
“Kami berdiskusi dengan sangat, sangat terbuka mengenai posisi kami saat ini, tentang hal-hal yang harus dilakukan,” kata Perwakilan faksi Republik, Garret Graves, melansir VOA, Jumat (19/5/2023),
Dirinya mengulangi pernyataan Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengenai perlunya kemajuan untuk mengubah “lintasan” defisit belanja pemerintah dan utang yang meningkat dengan cepat.
“Kita harus membelanjakan lebih sedikit dari tahun sebelumnya,” kata McCarthy.
Negosiator kedua dari Partai Republik Patrick McHenry mengatakan, parlemen AS akan diberi penjelasan mengenai status negosiasi. Kedua legislator itu tidak mengatakan mengenai kemajuan apa pun.
Dirinya pesimis bahwa kedua belah pihak dapat memenuhi target kesepakatan pada akhir pekan ini, agar bisa diajukan ke Kongres untuk disetujui dalam beberapa hari mendatang.(*)
Editor: Galih Pratama
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More