Jakarta – Hingga Jumat (19/5/2023), pembahasan mengenai plafon utang antara Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan para negosiator dari fraksi Partai Republik di parlemen masih alot.
Kedua pihak pun menyatakan belum ada pertemuan lanjutan membahas peningkatan plafon utang dari level saat ini yang mencapai $31,4 triliun.
Padahal, tenggat pembayaran plafon utang AS jatuh pada 1 Juni mendatang. Apabila pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah pelik ini bersiap menghadapi risiko gagal bayar utang untuk kali pertama dalam sejarah.
“Kami berdiskusi dengan sangat, sangat terbuka mengenai posisi kami saat ini, tentang hal-hal yang harus dilakukan,” kata Perwakilan faksi Republik, Garret Graves, melansir VOA, Jumat (19/5/2023),
Dirinya mengulangi pernyataan Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengenai perlunya kemajuan untuk mengubah “lintasan” defisit belanja pemerintah dan utang yang meningkat dengan cepat.
“Kita harus membelanjakan lebih sedikit dari tahun sebelumnya,” kata McCarthy.
Negosiator kedua dari Partai Republik Patrick McHenry mengatakan, parlemen AS akan diberi penjelasan mengenai status negosiasi. Kedua legislator itu tidak mengatakan mengenai kemajuan apa pun.
Dirinya pesimis bahwa kedua belah pihak dapat memenuhi target kesepakatan pada akhir pekan ini, agar bisa diajukan ke Kongres untuk disetujui dalam beberapa hari mendatang.(*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More