Negara Rugi Jika Layanan Pelabuhan Marunda Berhenti

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, dapat terus berlanjut untuk menghindarkan kerugian negara.

Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan, Pelabuhan Marunda merupakan bagian dari proyek strategis yang harus berlanjut dan perlu didukung pemerintah.

“Kenapa dulu itu dibangun, tentu ada suatu pertimbangan, semakin padatnya Tanjung Priok sehingga negara melalui Kemenhub mengusulkan untuk dibangun Pelabuhan Marunda,” ujar Yoseph dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip, Kamis, 11 Juli 2019.

Yoseph berharap, konflik yang terjadi di internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dapat diselesaikan secara baik agar tidak terjadi kerugian

“Saya kira harus diambil kebijakan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan sengketa ini karena kalau dibilang rugi, negara juga rugi. Potensial lostnya cukup besar, seharusnya sudah menghasilkan keuntungan jadi sekarang kan belum,” ucap Yoseph.

Ia menilai, tidak ada salahnya jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN untuk ikut turun tangan mengatasi persoalan antara perusahaan pelat merah dan swasta.

“Saya kira untuk kepentingan yang lebih besar, kita tetap menghormati hukum tapi penyelesaian secara musyawarah perlu dilakukan. Perlu menjadi perhatian pemegang saham, jangan biarkan terlalu berlarut-larut,” paparnya. (*)