Ilustrasi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Foto: isitmewa)
Jakarta – Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath menegaskan, negara-negara berkembang bakal kesulitan dengan kebijakan tapering off yang akan dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) pada tahun ini. Hilangnya bantuan likuiditas dari The Fed menurut Gita akan semakin menekan perekonomian negara dengan pemasukan rendah dan menengah.
“Pasar negara berkembang menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit. Mereka ditekan dari berbagai arah. Itulah sebabnya negara berkembang tidak mampu menghadapi situasi tantrum pasar finansial yang berasal dari bank sentral utama,” jelas Gita seperti yang dikutip dari Financial Times, 30 Agustus 2021.
Sebelumnya, Federal Reserve Chair Jerome Powell memutuskan pihaknya akan mulai mengurangi pembelian obligasi negara dan aset lainnya atau tapering off sebelum akhir tahun. Dengan perekonomian yang makin membaik, The Fed bakal mengurangi program pembelian aset sebesar US$120 milliar tiap bulannya.
Meskipun demikian, Gita tetap mengapresiasi komunikasi yang jelas dari The Fed. Penjelasan kebijakan moneter AS akan memberi waktu pada negara-negara berkembang untuk bersiap akan dampak yang akan terjadi.
Sebagai informasi, Institute of International Finance mencatat utang negara berkembang terus naik tiap tahunnya. Rata-rata utang pemerintah di negara berkembang besar naik dari 52,2% dari PDB dan menjadi 60,5% di 2020. Lonjakan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dan mayoritas dipergunakan untuk membantu penanganan Covid-19. (*)
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More