Jakarta – Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath menegaskan, negara-negara berkembang bakal kesulitan dengan kebijakan tapering off yang akan dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) pada tahun ini. Hilangnya bantuan likuiditas dari The Fed menurut Gita akan semakin menekan perekonomian negara dengan pemasukan rendah dan menengah.
“Pasar negara berkembang menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit. Mereka ditekan dari berbagai arah. Itulah sebabnya negara berkembang tidak mampu menghadapi situasi tantrum pasar finansial yang berasal dari bank sentral utama,” jelas Gita seperti yang dikutip dari Financial Times, 30 Agustus 2021.
Sebelumnya, Federal Reserve Chair Jerome Powell memutuskan pihaknya akan mulai mengurangi pembelian obligasi negara dan aset lainnya atau tapering off sebelum akhir tahun. Dengan perekonomian yang makin membaik, The Fed bakal mengurangi program pembelian aset sebesar US$120 milliar tiap bulannya.
Meskipun demikian, Gita tetap mengapresiasi komunikasi yang jelas dari The Fed. Penjelasan kebijakan moneter AS akan memberi waktu pada negara-negara berkembang untuk bersiap akan dampak yang akan terjadi.
Sebagai informasi, Institute of International Finance mencatat utang negara berkembang terus naik tiap tahunnya. Rata-rata utang pemerintah di negara berkembang besar naik dari 52,2% dari PDB dan menjadi 60,5% di 2020. Lonjakan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dan mayoritas dipergunakan untuk membantu penanganan Covid-19. (*)
Jakarta - Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (kode saham: BBNI) menempati posisi penting… Read More
Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyebutkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai… Read More
Jakarta - Sejumlah bank digital di Indonesia telah merilis laporan keuangan pada kuartal III 2024.… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (18/11) masih ditutup pada zona… Read More
Jakarta - PT IDX Solusi Teknologi Informasi (IDXSTI) pada hari ini (18/11) secara resmi telah… Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More