Moneter dan Fiskal

Nasib Keberlanjutan Program Kartu Prakerja Ada di Tangan Prabowo

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong keberlanjutan program Kartu Prakerja di masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan keputusan keberlanjutan program Kartu Prakerja tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan baru.

“Namun tetap saja nanti kita akan di pemerintahan baru, kita berharap nanti keberlanjutan keputusan akhir tetap ada di pemerintahan baru,” ujar Susi dalam Media Briefing 5 Tahun Prakerja, Rabu 2 Oktober 2024.

Baca juga: Alasan Program Kartu Prakerja Perlu Dilanjutkan di Era Prabowo-Gibran

Susi menjelaskan program Kartu Prakerja menjadi penting, sebab sejak diluncurkan pada April 2020 hingga saat ini, Prakerja telah memberikan akses skilling, reskilling dan upskilling kepada lebih dari 18,9 juta orang penerima.

“Apalagi kalau isu ini adalah isu masalah pembukaan lapangan kerja, isu yang berkait dengan tenaga kerja kita, apalagi nanti isu kelas menengah. Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakerja, Deni Puspa Purbasari menambahkan bahwa diskusi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini sudah didiskusikan langsung oleh Menko Airlangga Hartarto.

Baca juga: Agar Pertumbuhan PDB 8 Persen, Presiden Prabowo Harus Galak Kepada Koruptor

“Karena supaya kemudian betul-betul informasi yang diberikan itu langsung dari kami selaku pelaksana, dan juga Pak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Cipta Kerja,” jelasnya.

“Adapun Perpres no 36 Tahun 2020 disebutkan bahwa tugas Komite Cipta Kerja adalah menyusun kebijakan program prakerja dan mengendalikan program Prakerja dari perspektif policy dan kemudian teknis,” tambahnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Tandatangani Kerja Sama, Pemkab Serang Resmi Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Poin Penting Pemkab Serang resmi memindahkan RKUD ke Bank Banten, ditandai penandatanganan PKS pada 9… Read More

8 hours ago

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

9 hours ago

BTN Salurkan KUR Rp2,72 Triliun hingga Maret 2026, Perkuat Beyond Mortgage

Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More

10 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

10 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

10 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

10 hours ago