Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Erman Subekti)
Poin Penting:
Jakarta – Pemerintah masih mengkaji kebijakan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) di tengah upaya efisiensi anggaran negara. Hingga kini, belum ada keputusan final terkait dampak kebijakan penghematan tersebut.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pembahasan terkait efisiensi gaji ke-13 ASN masih berlangsung.
“Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13 ASN),” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, dikutip Antara, Rabu, 8 April 2026.
Baca juga: Pergeseran Gaji PPL ke Bank Himbara, “Membunuh” BPD Secara Sistemik
Ia menegaskan pemerintah belum dapat memastikan skema pembayaran gaji ke-13 ASN tahun ini. “Nanti ditunggu,” ujarnya.
Kebijakan gaji ke-13 ASN menjadi salah satu aspek yang ikut terdampak pembahasan efisiensi anggaran. Pemerintah tengah melakukan penghematan belanja negara seiring potensi tekanan subsidi energi akibat tingginya harga minyak dunia.
Dalam situasi tersebut, sejumlah opsi penyesuaian anggaran terus dikaji, termasuk kemungkinan perubahan komponen insentif bagi ASN. Namun, seluruh opsi masih dalam tahap analisis dan belum diputuskan secara resmi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa gaji ke-13 ASN direncanakan tetap cair pada Juni 2026.
Penerima gaji ke-13 ASN meliputi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.
Ketentuan pembayaran gaji ke-13 ASN sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, komponen yang diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Wacana Potong Gaji Menteri, Purbaya: Mungkin 25 Persen
Meski jadwal pencairan telah disampaikan, kepastian terkait efisiensi gaji ke-13 ASN masih menunggu hasil kajian pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan belanja negara.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta keberlanjutan anggaran negara secara menyeluruh. (*)
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More
Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More
Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More