Nasabah Minna Padi Apresiasi Hasil RDP Komisi XI DPR dengan OJK

Jakarta –  Nasabah PT Minna Padi Asset Management mengapresiasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi XI yang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OJK pada hari Selasa 25 Agustus 2020 lalu, terkait penyelesaian kewajiban dari Minna Padi.

“Kami berterima kasih dan sangat menghargai bantuan Komisi XI
DPR, terutama bapak Fathan Subchi, dan Ibu Puteri Komarudin dalam mengadakan RDP antara nasabah Minna Padi dengan OJK,” ujar nasabah Minna Padi dalam siaran pers yang diterima, Kamis, 27 Agustus 2020.

RDP itu sendiri dipimpin oleh Amir Uskara, selaku Wakil Ketua Komisi XI. Dalam RDP tersebut, DPR meminta OJK untuk menjelaskan bagaimana kelanjutan kasus tersebut dan apa saja yang sudah dilakukan pihak regulator.

Dalam keterangan tertulis yang diterima infobank dari pihak nasabah, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen dalam RDP telah menjelaskan beberapa poin penting terkait kasus ini, yakni:

OJK telah mengambil tindakan kepada Minna Padi karena melakukan kesalahan, yakni menawarkan beberapa produk reksa dana dengan menjanjikan imbal hasil pasti (fixed rate). OJK telah membubarkan dan melikuidasi produk tersebut.

Kedua Minna Padi harus mematuhi dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah sesuai dengan POJK 01/POJK.07/2013 Pasal 29.

OJK pun kabarnya menyatakan akan memberikan statement tegas melalui surat resmi ke pihak Minna Padi.

Pasalnya, sampai sejauh ini ada beberapa nasabah yang masih menunggu pembayaran dana yang sudah terkatung katung 9 bulan sejak OJK membubarkan dan melikuidasi 6 produk Minnapadi pada 25 November 2019.

Sebelumnya, Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) sendiri sempat mengumumkan lewat keterangan resminya, bahwa pihak perusahaan telah meminta persetujuan OJK untuk melaksanakan lelang terbuka sisa saham hasil likuidasi.

Hal tersebut diumumkan perusahaan sebagai alternatif solusi terkait pebagian hasil likuidasi reksa dana MPAM tahap II.

“Sebagai bentuk upaya mencari solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses pembubaran dan Iikuidasi reksa dana, kami tengah meminta persetujuan OJK untuk menjalankan proses lelang terbuka di luar mekanisme bursa efek, yaitu penjualan saham melalui balai lelang independen yang ditunjuk,” kata Direktur MPAM Budi Wihartanto pada Selasa, 23 Juni lalu.

Budi menuturkan, terkait hal itu pihaknya sendiri telah mengirim surat ke OJK tanggal 11 Juni, 2020. Hal itu dilakukan untuk mencapai harga penjualan terbaik atas sisa saham dalam portofolio reksa dana, mengingat upaya penjualan melalui mekanisme bursa efek terkendala sedikitnya dan/atau tidak adanya penawaran beli (bid) di pasar reguler maupun pasar negosiasi.

Sementara penyerapan sisa saham oleh MPAM, pihak terafiliasi dan pemegang saham dengan menggunakan kemampuan finansial yang dimiliki saat ini, tidak disetujui oleh OJK.

Ia menuturkan, proses lelang terbuka ke publik akan mengikuti seluruh syarat dan tata cara yang berlaku umum dalam proses lelang, sehingga tercipta keterbukaan informasi kepada para pihak yang berkepentingan demi tercapainya azas transparansi dan akuntabilitas.

“Hal ini sebagai ikhtiar MPAM untuk percepatan penyelesaian proses pembubaran dan Iikuidasi reksa dana, sehingga hak para nasabah pemegang unit penyertaan dapat segera dibagikan, baik untuk nasabah yang memilih inkind maupun nasabah yang memilih opsi tunai,” ujar Budi.

Sehubungan dengan proses pembubaran dan Iikuidasi enam reksa dana MPAM yakni Reksa Dana Minna Padi Keraton II, Property Plus, Pasopati Saham, Pringgondani Saham, Amanah Saham Syariah, dan Hastinapura Saham, manajemen MPAM telah mengirim surat kepada OJK tanggal 27 Mei 2020 dengan Surat No. 075/CM-DIR/MPAM/V/2020 perihal Tanggapan Atas Surat OJK Nomor S-484/PM.21/2020, tentang kemungkinan dijalankannya proses pembagian hasil Iikuidasi tahap II kepada seluruh nasabah pemegang unit penyertaan dengan mengesampingkan terlebih dahulu kendala atas penyerapan sisa saham yang belum terjual.

Nasabah “incash” disebutkan menerima pembagian tunai dengan membagi seluruh “net cash” yang ada dalam reksa dana secara proporsional. Sementara nasabah inkind akan menerima pembagian hasil Iikuidasi dalam bentuk saham. (*)