Naikkan Bargaining Position, Rini “Sandera” Jokowi

Proyek Kereta Cepat

Jakarta – Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, menduga, Menteri BUMN Rini Soemarno sengaja “menyandera” Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana perombakan direksi BUMN.

“Saya kira dia sedang berupaya menaikkan bargaining position menjelang pemilihan kabinet baru,” ujar Salamudin Daeng kepada wartawan di Jakarta, Senin, 26 Agutus 2019.

Menurut Salamudin, menjelang pembentukan kabinet periode 2019 – 2024 posisi Rini belum jelas, apakah masih dipakai Jokowi atau tidak. Makanya, dia mencoba mencari cara agar tetap bisa bertahan di kabinet.

“Dia seperti to be or not tobe. Kalau tak dikerjakan (rombak direksi BUMN) seperti apa, kalau tetap dikerjakan, seperti apa (reaksi Jokowi),” tuturnya.

Rini memainkan strategi “menyandera” Presiden dengan cara seperti itu karena, menurut Salamudin, dia tahu peran strategis BUMN bagi pemerintah.

“Misalnya posisi Menteri BUMN diganti, direksi BUMN berpotensi menimbulkan masalah karena bawaan menteri lama. Rini sepertinya sedang mencoba membuat Jokowi takut dan khawatir,” paparnya.

Namun, lanjut Salamudin, Jokowi selaku pemerintah sebetulnya bisa mencegah Rini merombak jajaran direksi BUMN. Sebab, Menteri BUMN memiliki kewenangan mengganti direksi BUMN atas mandat dari Presiden.

“Cabut saja mandatnya. Apalagi, rencana yang dibuat Rini bisa berbahaya bagi BUMN yang sedang tidak ada masalah. Harusnya Rini fokus benahi BUMN yang sedang bermasalah dan terjerat utang besar,” sarannya.

Kalau pesan Jokowi yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak sampai ke Rini, kata Salamudin, Presiden bisa berkirim surat atau memanggil langsung menterinya itu. “Tinggal tanya, maumu apa, Bu Rini?,” tegasnya.

Seperti diketahui, Menteri BUMN bersikukuh akan tetap menggelar RUPSLB di 5 BUMN (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan PGN) mulai tanggal 28 Agustus – 2 September 2019. Instruksi Presiden agar jajaran menteri tidak membuat kebijakan strategis hingga terbentuk kabinet baru, seperti diabaikan.

Pada Selasa (20/8) pekan lalu, di sebuah acara di Bali, Rini mengaku, rencana perombakan direksi BUMN tetap akan dikomunikasikan kepada Presiden. “Nanti lihat aja hasilnya,” ujarnya kepada wartawan. (*)

Dwitya Putra